Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Moeldoko: Masih "Wait and See"

Kompas.com - 02/09/2022, 12:01 WIB
Fadlan Mukhtar Zain,
Khairina

Tim Redaksi

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut, pemerintah masih melakukan kajian.

"Masih wait and see, tapi kajian itu terus dilakukan," kata Moeldoko usai memberi kuliah unum bertajuk Indonesia dan Masa Depan Kaum Muda di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa di Semarang Bakar Ban di Depan Kantor Ganjar Pranowo

Moeldoko mengatakan, pergerakan harga minyak dunia saat ini dinamis. Untuk itu, masyarakat diminta bersabar menunggu keputusan pemerintah.

"Setidaknya masyarakat sudah memahami bahwa negara mengeluarkan subsidi Rp 502 triliun, itu sungguh sangat besar," ujar Moeldoko.

Baca juga: Kericuhan Mewarnai Demonstrasi Mahasiswa Menolak Kenaikan BBM

Menurut Moeldoko, apabila tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah harus menggelontorkan kembali ABPN yang besar.

"Kalau nanti tidak ada upaya kenaikan, negara akan mengeluarkan kocek lagi (untuk subsidi) Rp 198 triliun, jadi total kurang lebih Rp 700 triliun," kata Moeldoko.

Meski demikian, Moeldoko belum dapat memastikan kapan pemerintah akan memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Belum, belum. Kita tidak bicara waktu, tapi bicara alternatif-alternatif," ujar Moeldoko.

Skenario

Pemerintah, kata Moeldoko, menyiapkan beberapa skenario. Skenario itu antara lain, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

"Mudah-mudahan enggak (naik) sih ya," kata Moeldoko ketika kembali ditanya kapan waktu kenaikan harga BBM bersubsidi oleh awak media.

Moeldoko mengatakan, keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan pilihan yang sulit bagi pemerintah.

"Itu menjadi pilihan sulit, apapun akan diambil negara untuk menyelamatkan yang lebih besar. Sebuah keputusan tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi negara harus mengambil langkah. Semua sudah kami kalkulasi dengan baik," jelas Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Copot Pegawai yang Terlibat Perdagangan Satwa Ilegal di Kalimantan, Bea Cukai: Ini Tidak Terkait Instansi

Copot Pegawai yang Terlibat Perdagangan Satwa Ilegal di Kalimantan, Bea Cukai: Ini Tidak Terkait Instansi

Regional
Janjikan Rp 200.000 ke Pemilih, Caleg di Dumai Divonis 8 Bulan Penjara

Janjikan Rp 200.000 ke Pemilih, Caleg di Dumai Divonis 8 Bulan Penjara

Regional
Sah! Ini Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Purworejo 2024-2029

Sah! Ini Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Purworejo 2024-2029

Regional
Hakim Tolak Gugatan Wanprestasi Almas Tsaqibbirru kepada Gibran

Hakim Tolak Gugatan Wanprestasi Almas Tsaqibbirru kepada Gibran

Regional
Gelora Tak Ingin PKS Gabung Koalisi Prabowo, Gibran: Keputusannya Tunggu Pak Presiden Terpilih

Gelora Tak Ingin PKS Gabung Koalisi Prabowo, Gibran: Keputusannya Tunggu Pak Presiden Terpilih

Regional
Sukseskan PON 2024, Pemprov Sumut Manfaatkan TI untuk Pendaftaran hingga Logistik

Sukseskan PON 2024, Pemprov Sumut Manfaatkan TI untuk Pendaftaran hingga Logistik

Regional
2 Caleg PDI-P Magelang Mengundurkan Diri meski Terpilih Pemilu, Siapa Mereka?

2 Caleg PDI-P Magelang Mengundurkan Diri meski Terpilih Pemilu, Siapa Mereka?

Regional
Daftar 100 Caleg DPRD Banten Terpilih Hasil Pemilu 2024

Daftar 100 Caleg DPRD Banten Terpilih Hasil Pemilu 2024

Regional
Bupati dan Wabup Daftar Pilkada Ogan Ilir 2024 di 7 Partai Politik

Bupati dan Wabup Daftar Pilkada Ogan Ilir 2024 di 7 Partai Politik

Regional
Saat Pratama Arhan Kembali Tersenyum Usai Indonesia Ditekuk Uzbekistan...

Saat Pratama Arhan Kembali Tersenyum Usai Indonesia Ditekuk Uzbekistan...

Regional
Mengenal Tugu Perdamaian Sampit, Lambang Perdamaian setelah Konflik Sampit 2001

Mengenal Tugu Perdamaian Sampit, Lambang Perdamaian setelah Konflik Sampit 2001

Regional
Gibran Mengaku Sudah Persiapkan Berlabuh ke Partai Politik

Gibran Mengaku Sudah Persiapkan Berlabuh ke Partai Politik

Regional
Hadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi DPRD Solo, Gibran: Tak Sabar Terima Banyak Masukan

Hadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi DPRD Solo, Gibran: Tak Sabar Terima Banyak Masukan

Regional
Presiden Jokowi Nikmati Singang dan Cumi Sirabage Saat Makan Siang di Sumbawa

Presiden Jokowi Nikmati Singang dan Cumi Sirabage Saat Makan Siang di Sumbawa

Regional
Petuah Jokowi Setelah Presiden-Wakil Presiden Dilantik, Gibran: Langsung Kerja, Kerja

Petuah Jokowi Setelah Presiden-Wakil Presiden Dilantik, Gibran: Langsung Kerja, Kerja

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com