Bupati Ade Yasin Sebut Ribuan Imigran yang Mengungsi di Puncak Bogor Ganggu Aktivitas Pariwisata

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Jumlah pencari suaka atau imigran di lokasi pengungsian di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, semakin hari terus bertambah.

Kini, angka pencari suaka tersebut telah mencapai 1.690 orang.

Bupati Bogor, Ade Yasin meminta dukungan Ombudsman RI agar dicarikan solusi dalam mengatasi keberadaan ribuan imigran tersebut.

Sebab, kata dia, keberadaan imigran yang sebagian besar dari Timur Tengah ini sangat mengganggu aktivitas pariwisata di kawasan wisata Puncak Bogor.

Baca juga: Hendak Pergi Memancing Ikan, Pemuda Bogor Tewas Tersambar Petir di Tengah Kebun

"Semakin hari semakin banyak malah sekarang angkanya mencapai 1.690-an, ini sangat mengganggu pariwisata kami dan wisatawan yang akan datang ke Puncak," ungkap Ade saat menghadiri dan menerima Laporan Tahunan Ombudsman di Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (17/3/2022).

Orang nomor satu di Kabupaten Bogor ini pun mempertanyakan apakah para pengungsi tersebut sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Pasalnya, selama ini warga dan wisatawan resah lantaran para pengungsi tersebut bebas berkeliaran di luar lokasi penampungan.

Terlebih, kawasan wisata berhawa dingin itu sudah menjadi kebanggaan dan merupakan ikon Kabupaten Bogor.

Baca juga: Sebuah Rumah di Bogor Ambruk, Pemilik Tewas Tertimpa Bangunan

Karena itu, menurut Ade, harus ada solusi dari pemerintah untuk berkoordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Harus ada solusi, para pengungsi ini ditempatkan di sana tanpa pekerjaan, tanpa lahan yang bisa digarap, akhirnya menjadi pengangguran, ada juga yang akhirnya meresahkan masyarakat sekitar," terang Ade.

Ade menegaskan, agar Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki kewenangannya bisa bergerak lebih cepat untuk memperjelas status para imigran yang ada di Puncak Bogor

Menurutnya, ketidakjelasan status mereka berdampak jangka panjang, tidak hanya kepada para imigran itu sendiri, tetapi juga warga yang berada di Puncak.

"Mungkin dengan dibantu oleh Ombudsman RI, barangkali kementerian yang berwenang akan lebih terbuka. Usulan kami, kita pindahkan ke lokasi yang memang di situ ditampung dan juga diberi lahan untuk bercocok tanam. Kalau ditempatkan di Puncak tidak ada pekerjaan dan lahan yang bisa digarap," ujarnya.

"Kami pun ketika akan menertibkan orang-orang asing ini harus juga berkoordinasi dengan imigrasi. Tidak bisa kita tindak lanjuti sendiri bersama Satpol PP dan Polres," imbuh Ade.