Soal Akurasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial, Mensos Risma: Tiap Bulan Selalu Diperbaiki

BLITAR, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini terus memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang memuat data warga penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Berbicara kepada wartawan di kompleks Makam Presiden Soekarno di Kota Blitar pada Sabtu sore (23/10/2021), Risma meminta publik tidak terus menerus menyalahkan validitas dan akurasi DTKS.

Baca juga: Ajari Pekerja Membersihkan Area Makam Bung Karno, Risma: Harus Bersih, Sampai Bisa Dipakai Buat Ngaca

"Kan sudah saya sampaikan enggak bisa terus ngomong salah (data) terus, gak bisa lah kayak gitu. Ini makanya kita perbaiki terus, kita betulkan terus," ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Sosial terus melakukan perubahan DTKS berdasarkan usulan pemerintah daerah.

Kata Risma, Kementerian Sosial bahkan melakukan perubahan DTKS sekali dalam setiap bulan.

"Tiap bulan itu selalu ada perubahan dari saya, gitu. Dari usulan daerah. Ada yang meninggal, ada yang bencana alam mengusulkan yang baru, yang dulunya gak miskin jadi miskin," jelasnya.

Perbaikan DTKS, kata Risma, terus dilakukan hingga memiliki akurasi yang tinggi dan sinkron dengan data kependudukan.

"Tapi bahwa sekarang semua sudah padan dengan data kependudukan," ujarnya.

Risma mencontohkan, adanya laporan data penerima bantuan sosial ganda di sebuah keluarga dengan satu alamat, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata data sudah benar.

"Kita ngomongnya bukan alamat. Kita ngomongnya KK (kartu keluarga). Kalau dia kaya ya dia mungkin beli rumah sendiri. Tapi karena masih miskin maka satu rumah bisa kumpul tiga KK," jelasnya.

Pada 2021, Kementerian Sosial menyalurkan setidaknya tiga jenis bantuan sosial yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).

Baca juga: Tak Serap Telur Pada Bansos Non Tunai, Risma: Nanti Kalau Pecah Kami Dimaki-maki Lagi

BPNT yang disalurkan mulai Januari hingga Desember tahun ini menjangkau sekitar 18,8 juta penerima dengan nilai Rp 200.000 per bulan untuk setiap penerima.

Sedangkan BST sebesar Rp 300.000 per penerima menjangkau sekitar 10 juta penerima, dan PKH sebesar Rp 300.000 per tiga bulan untuk setiap keluarga penerima menjangkau sekitar 10 juta penerima.