Pemkot Surabaya Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Pelaporan Kelahiran, Ini Alasannya

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghapuskan sanksi administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran masyarakat Surabaya.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, penghapusan sanksi administratif denda keterlambatan pelaporan kejadian kelahiran kepada warga Kota Surabaya mulai berlaku pada 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021.

"Hal ini sesuai dengan Instruksi Wali Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021," kata Agus di Surabaya, Jumat (2/7/2021).

Baca juga: Alasan Eri Janji Terus Dampingi Anak Buah Terjun ke Lapangan: Sebagai Manusia, Mereka Juga Punya Rasa Takut Menangani Covid-19

Agus menjelaskan, penghapusan sanksi administratif ini untuk mendorong warga Surabaya agar segera melaporkan kelahiran putra-putri mereka dan mendapatkan akta kelahiran.

Menurutnya, mungkin sebelumnya warga tidak sempat melaporkan kelahiran putra-putri mereka karena memiliki kesibukan.

"Saat ini sanksi denda telah dihapus. Jadi, ayo segera melaporkan kejadian kelahiran putra-putrinya," ujar dia.

Baca juga: Pastikan Surabaya Siap Jalankan PPKM Darurat, Eri: Tak Ada Niatan Pemimpin Bikin Susah Masyarakatnya