Wacana "Lockdown" Regional, Ridwan Kamil Sebut soal Dukungan Logistik

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara soal wacana "lockdown" regional atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Gubernur Jabar yang akrab disapa Emil itu potensi kendala yang akan dihadapinya jika wacana itu terealisasi, salah satunya adalah soal anggaran. 

Baca juga: Soal Wacana Yogyakarta “Lockdown”, Ditentukan Beberapa Hal Ini

"Pada dasarnya kami akan ikuti arahan pemerintah pusat asal kesiapan PSBB harus dibarengi dengan kesiapan pangan, sembako kepada mereka yang tidak bisa melakukan Work from Home (WFH). Kami dari Jabar anggaran sudah tidak ada," kata Emil dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (21/6/2021).

Selain itu, Emil juga berpendapat, pemerintah pusat harus memastikan dukungan bagi daerah yang menggelar PSBB terkait logistik.

Baca juga: Kalau Wali Kota Mau Melakukan Swab, Silahkan di Keramaian Lainnya

"Jadi kalau pun (PSBB) ada, kepastian dukungan logistik dari pusat harus betul-betul sudah siap baru kami terapkan di Jabar," kata dia.

"Sebenarnya sudah tidak ada istilah lockdown, saya bingung kenapa dihidupkan lagi istilah lockdown karena dulu disepakati namanya PSBB," tambahnya.

Baca juga: Usai Kericuhan di Pos Penyekatan, Wali Kota Eri: Ini Bukan Titik Penyekatan Surabaya, tapi Madura...

Penjelasan IKMI soal lockdown regional

Shutterstock Ilustrasi lockdown karena virus corona

Beberapa waktu lalu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta pemerintah tegas mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra menyatakan, ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu:

1. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional.

2. Lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Baca juga: Soal Wacana PSBB atau Lockdown Regional, Ini Tanggapan Ridwan Kamil

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan dalam konferensi pers Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).

Menurut Hermawan, pemerintah harus mampu menentukan prioritas agar menekan laju penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini.

"Dulu kita takut, ketika bahasa lockdown, takut PSBB nasional dengan asumsi butuh ratusan triliun. Kira-kira berapa duit yang sudah habis hingga 15 bulan berlalu ini? Tapi tidak mampu kita ukur," ujarnya.

(Penulis Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani | Editor I Kadek Wira Aditya)