Penyebab Mi Rebus Mahal di Puncak Terungkap, Pegawai Mabuk Saat Hitung Harga

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Puncak, Bogor, Teguh Mulyana telah meminta penjelasan pengelola Kedai Rizqi Maulana terkait harga mi rebus yang tak wajar hingga viral di media sosial.

Dari penjelasan pihak pengelola, pegawai yang melayani pembeli saat itu dalam keadaan mabuk sehingga salah menuliskan nominal harga.

Baca juga: Heboh Harga Mi Rebus di Puncak Mahal, Camat: Harusnya Wisatawan Inisiatif, Jangan Malu Tanya

"Sudah diklarifikasi sama kita dan dibenarkan pihak pengelola bahwa pegawainya dalam keadaan mabok malam itu," ujar Teguh kepada Kompas.com lewat sambungan telepon, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Pemilik Warung Mi Rebus di Puncak yang Patok Harga Mahal Bersedia Kembalikan Uang Pembeli

Teguh mengatakan, pegawai tersebut dalam keadaan tidak sadar saat menghitung pembayaran pada malam itu.

Baca juga: Patok 2 Porsi Mi Rebus Rp 54.000, Pemilik Warung di Puncak Ngaku Salah Hitung karena Ngantuk

Teguh yang juga menaungi paguyuban pedagang di Puncak Bogor ini meluruskan, tak ada niatan pengelola kedai untuk mendapatkan keuntungan besar atau menipu wisatawan.

Menurut dia, kejadian yang dialami wisatawan itu murni karena sumber daya manusia (SDM) di Kedai Rizqi Maulana tak berkompeten.

Dari hasil pemantauan petugas, harga untuk satu porsi mi rebus telur sebenarnya sudah sesuai yakni Rp 18.000.

Namun, pada malam itu, si pegawai kedai menulis dengan harga Rp 54.000.

Karena itulah, si wisatawan merasa dirugikan karena harga mi rebus terlampau mahal dan tidak wajar.

Padahal, seharusnya dua porsi seharga Rp 36.000.

Atas kejadian ini, pihak pengelola kedai juga telah bersedia mengembalikan selisih harga makanan sebagai bentuk tanggung jawab dan permintaan maaf kepada wisatawan tersebut.

"Ini SDM-nya enggak bagus. Ini harus orang jeli dan matematikanya jangan amburadul kayak begini," ucapnya.

Teguh menambahkan, pihaknya belum mengetahui apakah akan ada sanksi kepada pengelola kedai.

"Kata polisi belum mendapat laporan, kalau ada itu masuknya pemerasan. Kalau sanksi nanti saya yang ngurus dan akan membuat standarisasi harga makanan di Puncak," ungkapnya.

Agar kasus serupa tidak terulang, pihaknya akan bekerja sama dengan camat, desa, polisi, TNI untuk membina pedagang yang ada di jalur Puncak.