Bahas Utusan Munas, Rapat Kadin Kalbar Berakhir Ricuh

PONTIANAK, KOMPAS.com - Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kamar Dagang dan Industri (RDPL Kadin) Kalimantan Barat (Kalbar) yang membahas peserta musyawarah nasional (munas) di Bali pada awal Juni 2021, berakhir ricuh.

Kericuhan bermula dari penolakan sejumlah terkait pemilihan dua orang peserta utusan.

Wakil Ketua Umum Bidang Pasar Modal Kadin Kalbar Syahri mengatakan, dua peserta utusan itu dipilih sendiri oleh Ketua Umum Kadin Kalbar tanpa melalui prosedur yang berlaku.

"Harus diingat bahwa dua peserta utusan harus dipilih melalui rapat bukan dipilih langsung ketua umum," kata Syahri kepada wartawan, Minggu (23/5/2021).

Baca juga: Sukseskan Vaksin Gotong Royong, Kadin Kalbar Data Perusahaan yang Akan Ikut Serta

Syahri menyatakan, rapat ini sedianya membahas dua peserta utusan yang akan memberikan hak suara pada pelaksanaan Munas Kadin di Bali, pada 2 sampai 4 Juni 2021.

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi, peserta munas terdiri atas anggota biasa yang diwakili oleh utusan anggota, yakni para ketua umum dewan pengurus dan utusan anggota provinsi yang dipilih dalam rapat dewan pengurus lengkap yang diagendakan khusus.

"Dua orang peserta utusan itu dipilih berdasarkan hasil rapat. Tetapi pada rapat tadi, itu tidak dilakukan," terang Syahri.

Menurut Syahri, dalam rapat itu, Ketua Umum Kadin Kalbar Joni Isnaini langsung menyatakan dua orang peserta utusan.

"Proses pemilihan peserta utusan tidak dilakukan dan jelas telah melanggar aturan. Meski dalam rapat sudah disampaikan bahwa dua peserta utusan itu harus dipilih berdasarkan rapat dewan pengurus lengkap yang hadir," ucap Syahri.

Baca juga: Orang Mabuk Ricuh di Rumah Duka Wagub Papua, Polisi Sempat Keluarkan Tembakan Peringatan

Syahri menegaskan, terkait hal tersebut, sejumlah pengurus akan segera melayangkan surat kepada kepada panitia munas dan Kadin pusat untuk menyatakan rapat dewan pengurus lengkap Kadin Kalbar dibatalkan dan tidak sah, karena tidak sesuai aturan.

"Keputusan yang diambil alih Ketua Umum Kadin Kalbar jelas tidak demokratis," jelas Syahri.