Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Dinilai Buat Riset Semakin Tertinggal

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Rencana peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai tidak tepat.

Menurut Ketua Bidang Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan, Perbatasan, dan Maritim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA-GMNI) Bambang Barata Aji, peleburan itu akan membuat riset semakin tertinggal.

"Penggabungan tersebut akan berat sekali, artinya riset akan menjadi lebih tidak penting, karena anggaran pasti lebih kecil," kata pria yang akrab disapa BBA kepada wartawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Menurut BBA, apabila ingin menjadi negara maju, semestinya riset menjadi perhatian utama.

"Padahal orang saat ini bicara atas nama data. Kalau akan menjadi negara yang dasarnya riset dan tekonologi, ya riset dan teknologi menjadi concern kita semua," ujar BBA.

Sementara itu, terkait isu reshuffle kabinet yang berhembus akhir-akhir ini, BBA menyatakan dukungannya.

"Karena banyak menteri yang underperformance," kata BBA yang enggan menyebut nama-nama menteri tersebut.

Baca juga: PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Menurut BBA reshuffle kabinet perlu dilakukan, karena saat ini bangsa Indonesia dalam situasi extraordinary akibat pandemi Covid-19.

BBA meminta Presiden Jokowi tidak lagi sekadar mempertimbangkan kompromi politik.

Pasalnya, Presiden Jokowi memiliki legitimasi melalui pilpres.

"Titipan partai kalau enggak menunjukan performa baik, ganti saja. Okelah, ngomong dulu 'ada orang yang memang profesional dari partaimu', kalau enggak, (cari) yang betul-betul profesional," kata BBA.