Rencana Jokowi Rampingkan Birokrasi, Ini Komentar Bupati Sumedang

SUMEDANG, KOMPAS.com - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir setuju atas rencana Presiden Joko Widodo memangkas birokrasi dengan memotong jabatan eselon III dan IV.

Dony mengatakan, ia setuju sepanjang rencana tersebut bertujuan untuk merampingkan birokrasi.

Baca juga: Birokrasi Dinilai Tantangan Utama yang Dihadapi Anak Muda yang Masuk Pemerintahan

"Iya, sepanjang rencana itu untuk merampingkan birokrasi saya setuju," ujar Dony, kepada Kompas.com, usai Coffe Morning dengan kepala desa dan pengusaha di kawasan industri, di Pendopo Induk Pusat Pemerintahan Sumedang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019).

Tetapi, kata Dony, eselon III dan IV masih dibutuhkan untuk hal-hal tertentu.

Seperti untuk otorisasi, untuk pejabat kuasa pengguna anggaran, itu harus tetap ada.

Dony menuturkan, saat ini pun rencana Presiden Joko Widodo tersebut masih dikaji.

Di mana, kata Dony, ada tiga hal yang saat ini masih dikaji, yaitu ada jabatan eselon III dan IV yang hilang, tetapi ada juga pejabat kuasa penggunaan anggaran yang tetap.

Baca juga: Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Atau ada juga kebutuhan khusus yang mesti diajukan kepada pemerintah pusat sehingga bisa tetap ada.

Dony menyebutkan, apa pun keputusannya nanti, dalam menghadapi era digitalisasi yang cepat, ke depan pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) harus beradaptasi merubah budaya manual ke digital.

"Harus bergerak cepat. Kalau tidak begitu kita (pemerintahan) akan tertinggal," kata Dony.