Atasi Masalah Penggusuran di Tambakrejo, Gubernur Ganjar Turun Tangan

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo turun tangan menyelesaikan konflik penggusuran yang terjadi di Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Sebelumnya dikabarkan, sebanyak 97 kepala keluarga masih bertahan di tenda-tenda darurat buntut aksi protes terhadap tindakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang melakukan penggusuran pada awal bulan.

Sementara itu, Pemkot Semarang mengatakan, warga yang tinggal tersebut telah menyalahi aturan karena tinggal di atas bantaran sungai Banjir Kanal Timur yang tengah dinormalisasi guna menyelesaikan persoalan banjir di wilayahnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Ganjar menggelar proses mediasi bersama warga dengan Pemkot Semarang di Gedung Moch Ichsan Kompleks Balai Kota Semarang, Minggu (12/5/2019).

"Tidak mungkin kalau warga tinggal di tenda, kasihan anak-anak," kata Ganjar sesuai dengan rilis yang Kompas.com terima, Senin (13/5/2019).

Sebagai informasi, sebelumnya Pemkot Semarang telah menawarkan hunian sementara dengan menyiapkan Rusunawa Kudu dan Transito Tugu.

Namun tawaran tersebut ditolak dengan alasan lokasi tersebut menyulitkan mayoritas warga yang berprofesi sebagai nelayan.

"Kalau harus tinggal jauh dari laut, bagaimana nasib kami," kata Ketua RT 05 RW XVI Tambakrejo, Rohmadi.

Jalan tengah

Mengenai lokasi, lanjut Rohmadi, rupanya sudah ada kesepakatan di awal bahwa warga akan pindah sementara di daerah Kalimati yang letaknya tidak jauh dari lokasi tempat mereka tinggal.

Namun hal tersebut urung terjadi karena Pemkot Semarang beralasan lokasi tersebut belum siap karena harus diurug terlebih dahulu.

Mendengar hal itu, Ganjar kemudian meminta tanggapan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana dan Pemkot Semarang untuk membicarakan persoalan tersebut.

Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati bahwa warga Tambakrejo dapat menempati tempat tinggal di lokasi Kalimati.

"Namun sekarang proses pengurugan tanahnya baru 30 persen, belum selesai. Dari BBWS tadi mengatakan bisa cepat menyelesaikan pengurugan dalam waktu lima minggu, asalkan warga semuanya pindah dari lokasi," kata Ganjar.

Dalam proses diskusi tersebut, rupanya warga menyatakan, lokasi urusan tanah 30 persen di Kalimati sudah dirasa cukup untuk menampung 97 kepala keluarga korban penggusuran.

Mendengar hal tersebut, Ganjar langsung menutup proses mediasi lewat keputusan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

"Ya sudah sepakat ya, deal ya. Setelah ini saya tidak mau ada drama-drama lagi," ucap Ganjar.

Ganjar menambahkan, bahwa proyek Banjir Kanal Timur memang mendesak untuk diselesaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak di Kota Semarang.

Namun dirinya juga tak ingin melihat warga berlama-lama tinggal di tenda-tenda darurat.

"Akhirnya sudah sepakat dan tinggal dijalankan saja. Saya sendiri akan pantau, akan saya tempatkan orang di lokasi untuk memastikan kesepakatan ini berjalan dengan baik," papar Ganjar.