Jelang Pemilu, "Cyber Troops" Pantau Kegiatan Provokatif di Medsos

SOLO, KOMPAS.com - Tim cyber troops Polresta Surakarta akan mengawasi dan memantau kegiatan bersifat provokatif dan berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) di media sosial (medsos) menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Sudah ada pasukan cyber troops kami yang memantau dan memonitor kegiatan-kegiatan provokatif, SARA yang mengganggu stabilitas kamtibmas (keamanan dan keterbitan masyarakat) di dunia maya," kata Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo seusai memimpin apel gelar pasukan "Operasi Mantab Brata Candi 2018" di Mapolresta Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/9/2018).

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak.

"Kami mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga, menahan supaya tidak mengeluarkan pernyataan, mengunggah status/pernyataan yang bisa memicu terganggunya stabilitas kamtibmas di Solo," ungkapnya.

Baca juga: Kapolr: Ada Indikasi Cyber Troops Lakukan Provokasi di Medsos

Ribut mengungkapkan, sebanyak 670 personel gabungan TNI/Polri dan instansi samping mengamankan kegiatan selama masa kampanye Pileg maupun Pilpres 2019 atau sekitar 397 hari.

Jumlah personel ini, sambung dia, kemungkinan masih akan bertambah sesuai kebutuhan.

Sementara, apel gelar pasukan "Operasi Mantab Brata Candi 2018" dihadiri perwakilan partai politik, Forkopimda Surakarta, KPU Surakarta, Bawaslu Surakarta dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Solo dilanjutkan deklarasi damai Pileg dan Pilpres 2019, sejuk, aman dan damai.

Ketua Bawaslu Surakarta Budi Wahyono mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan deklarasi damai menjelang Pileg dan Pilpres 2019.

Deklarasi damai ini akan melibatkan seluruh stakeholder, meliputi jajaran Pemkot Surakarta, TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan, komunitas disabilitas, kepemudaan dan lain-lain.

"Kami sambut Pileg dan Pilpres 2019 dengan suasana yang aman, kondusif," ungkap Budi.

Budi mengungkapkan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang diindikasi tidak netral selama masa kampanye, baik itu pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu maupun kode etik.

"Kami akan lakukan rekomendasi kepada instansi tentunya yang lebih atas yaitu komisi ASN," jelas dia.