SEMARANG, KOMPAS.com - Faksionalisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak kunjung selesai. Setelah kubu Romi dan Djan Faridz, baru-baru ini muncul kubu PPP Khittah.
Gerakan yang dideklarasikan di Yogyakarta ini disebut-sebut sebagai gerakan yang hendak mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di PPP dari kedua kubu yang bertikai.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum PPP Romahurmuziy justru tidak khawatir. Ia mengatakan, PPP Khittah justru mendukung keputusannya bergabung dengan Jokowi di Pilpres 2019.
"Bagi saya (PPP Khittah) adalah bagian dari penjaga dukungan kepada Pak Jokowi karena PPP khittah artinya kembali kepada unsur pendiri," kata Romy di Pondok Pesantren Wali, Semarang, Senin (7/5/2018) malam.
Baca juga : Kecewa dengan Romahurmuziy, Politisi PPP Gabung ke PBB
Ia menjelaskan, unsur pendiri PPP antara lain NU, Parmusi, Sarekat Islam, dan Perti. Untuk kalangan NU, saat ini sudah banyak pimpinan NU yang mendoakan Jokowi terpilih kedua kalinya.
"Bahkan Kiai Ma'ruf (Rais 'Aam PBNU) beberapa kali mendampingi kegiatan Pak Jokowi," ujarnya.
Sedangkan untuk Persaudaraan Muslim IndonesIa (Parmusi), sambung Romy, dua pekan lalu, ketua umumnya Usamah Hisyam, diterima Jokowi.
Usamah Hisyam saat ini tengah dalam proses menyusun biografi tokoh-tokoh nasional, termasuk Jokowi.
"Untum Sarekat Islam (SI), Pak Hamdan Zoelva pernah menyatakan diri siap menjadi Wakil Presiden Pak Jokowi jika dikehendaki," ujarnya.
Baca juga : Romy: PKB Akan Kehilangan 4 Menteri Jika Tak Usung Jokowi
Seperti diketahui, sejumlah tokoh senior partai berlambang Kabah mendeklarasikan PPP Khittah di kantor Dewan Pimpinan Wilayah PPP Yogyakarta, Jumat (4/5/2018).
Sejumlah deklarator PPP Khittah, di antaranya, Wakil Ketua Umum PPP Tamam Achda, Ketua DPW PPP DIY Syukri Fadholi, tokoh Mega Bintang Mudrik Sangidu, dan mantan Majlis Pakar PP Anwar Sanusi.
PPP Khittah diklaim sebagai gerakan moral dan gerakan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di PPP dari kedua kubu yang bertikai.
Tiga misi perjuangan PPP Khittah yaitu mengembalikan partai sebagai pembawa aspirasi umat Islam.
Kedua membentengi moral agar NKRI tidak sekuler. Ketiga, membangun NKRI agar kebijakan pemerintah tidak keluar dari nilai-nilai yang sudah digariskan.