Anambas dan Natuna Tertinggi Kasus Korupsi di Kepri

BATAM, KOMPAS.com - Kabupaten Natuna dan Anambas merupakan dua daerah yang tercatat paling banyak terjerat kasus hukum di Provinsi Kepualau Riau (Kepri) di tahun 2017. Hal tersebut diungkakan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Yunan Harjaka.

Menurutnya, selama menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi, dua daerah ini paling banyak tersandung kasus korupsi, yang rata-rata dilakukan oknum pejabatnya.

"Kasus korupsi yang dilakukan oknum pejabatnya di Anambas dan Natuna terkesan tidak pernah jera, hampir setiap tahunnya selalu ada yang tersandung kasus yang sama, yakni korupsi dana anggaran pemerintah," kata Yunan, Senin (5/2/2018) malam.

Yunan berharap, ke depan hal tersebut bisa diminimalisir, agar dana pembangunan daerah bisa tersalurkan sesuai peruntukannya.

(Baca juga : Kepala Daerah Rela Korupsi Demi Pilkada, Mengapa Demikian? )

"Seharuanya kedua daerah ini sudah bisa lebih maju. Namun karena kasus tindak korupsi ini membuat kedua daerahnya pembangunan dan peningkatan ekonominya terhambat," ungkapnya.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengaku sudah berupaya menekan korupsi di Natuna.

Salah satunya melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna yang menerapkan sejumlah teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan capaian kinerja organisasi.

Seperti integrated Natuna Financial Information System (iNFIS) Anggaran, yakni aplikasi  yang dibangun untuk mendukung penyusunan anggaran berbasis kinerja Indonesia.

(Baca juga : Bupati Jadi Tersangka Korupsi, Situs Pemkab Jombang Diretas Berandal )

"Terkait dengan kasus hukum, Natuna memang sangat memprihatinkan, makanya melalui Infis setidaknya transparasi pengelolaan keuangan daerah tetap selalu terkontrol dan terjaga," kata Hamid Rizal, Selasa (6/2/2018).

Tidak itu saja, Hamid mengaku menandatangani MoU dengan Kejari Natuna untuk menimalisir pidana korupsi demi terciptanya pembangunan di pulau terluar ini.