"Kandang Budak", Tempat Penitipan Anak Buruh Sawit di Perbatasan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Tuntutan perekonomian membuat para ibu yang memiliki balita di perkebunan sawit di wilayah perbatasan Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terpaksa ikut bekerja dengan suami mereka di kebun sawit.

Karena harus bekerja, para pekerja untuk PT Bumi Seimenggaris Indah BSI ini memilih menitipkan anak-anak mereka ke “kandang budak”, sebutan untuk penitipan anak milik perusahaan.

Di salah satu rumah petak komplek perumahan dan kantor milik perusahaan yang berukuran 4x6 meter itu, terdapat 18 anak buruh pekerja sawit yang dititipkan.

“Namanya memang kandang budak. Di sini ada 18 anak. Masuknya pukul 06.30 Wita, pulangnya jam 15.00 Wita,” ujar Rahmatiyah, satu satu penjaga di kandang budak, Senin (4/9/2017).

Rahmatiyah mengaku, sudah 8 tahun menjadi pengasuh anak-anak para pekerja sawit di PT BSI yang dititipkan di kandang budak. Untuk jasa menjaga 18 anak tersebut, setiap bulannya, Rahmatiyah digaji oleh perusahaan sebesar Rp 1,6 juta.

(Baca juga: Rumah Warga di Perbatasan, Teras di Wilayah Indonesia, Dapur di Malaysia)

Selain menjaga keberadaan anak-anak tersebut, Rahmatiyah juga harus memberi makan kpada 18 anak berusia 1 hingga 4 tahun tersebut. Menu makan tergantung makanan dibawakan oleh orangtua balita.

“Ya begitulah kalau sendiri, bergantian kasih makannya. Dari orangtua yang bawakan, kadang bubur, kadang nasi, lauknya sayur saja, kadang ikan. Kalau makanan dari perusahaan ndak ada,” imbuhnya.

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke PT BSI, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menemukan, sejumlah anak di kandang budak mengalami gizi buruk. Dari catatan Dinas Kesehatan tahun 2017, terdapat 13 anak mengalami gizi buruk di lingkungan PT BSI.

Terkait temuan balita penderita gizi buruk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan itu, Managemen PT BSI Nanang mengatakan, saat ini pihak perusahaan masih berupaya melakukan peningkatan kesehatan para bayi penderita gizi buruk.

Perusahaan juga berencana meningkatkan pelayanan kesehatan bagi sekitar 700 karyawannya. Terkait ketersediaan layanan kesehatan serta dokter di klinik perusahaan sebagai kewajiban perusahaan, dia juga mengaku perusahaan masih mengupayakan.

“Klinik ada, perawat ada, dulu ada (dokter) sekarang akan diadakan kembali,” ujarnya.

Bupati Nunukan mendesak perusahaan PT BSI untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada 700 karyawannya karena selama ini para buruh mengaku kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Pihak perusahaan juga disebut mempersulit buruh perusahaan dengan memotong gaji mereka ketika mereka harus membawa anak mereka ke posyandu.