Gara-gara Pengeras Suara, 2 Kelompok Mahasiswa Bentrok Saat Demo

KENDARI, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa dua kelompok mahasiswa di depan kantor kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (6/2/2017), berujung bentrok. Kedua kelompok terlibat saling pukul saat berorasi.

Aksi ini berawal dari ketersinggungan massa yang tergabung dalam Front Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Untuk Pilkada Damai Bombana yang lebih awal berorasi di depan Polda Sultra.

Mereka terganggu dengan orasi yang dilakukan kelompok yang menamakan diri Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) yang baru tiba di lokasi dengan suara sound system lebih keras sehingga mereka mengusir kelompok yang baru tiba dan tidak akhirnya kedua saling pukul.

Puluhan personel polisi yang menjaga jalannya aksi unjuk rasa langsung bertindak dengan memisahkan kedua kelompok berbeda pilihan calon bupati itu.

Aksi unjuk rasa kelompok pertama menyuarakan agar kepolisian Bombana berlaku netral dalam mengawal pelaksanaan pilkada sebab mereka menduga Kapolres Bombana mendukung salah satu calon bupati setempat.

"Kami meminta Kapolda Sultra yang baru dapat bersifat tegas dan mencopot bawahannya yang telah melanggar hukum karena telah memihak ke salah satu calon bupati," teriak Mus Muliyadi dalam orasinya.

Mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan membawa massa lebih banyak lagi jika aspirasinya tidak ditanggapi pihak Polda.

Sementara itu, puluhan mahasiswa dari FPKP mempertanyakan penanganan kasus K1 dan K2 Kabupaten Bombana. Mereka menilai kasus ini lamban diselesaikan oleh penyidik polda Sultra.

"Kami pertanyakan kenapa hanya kepala BKD yang ditahan, sementara dalam persidangan di pengadillan nama mantan bupati dan ketua DPRD Bombana disebut terlibat," ungkap Adenai selaku koordinator aksi.

Menurut dia, kasus K1 dan K2 telah merugikan negara sebesar Rp 12 miliar. Kedua kelompok berbeda aspirasi ini diterima pihak polda secara bergiliran di ruangan media center Humas Polda Sultra.