Belum Punya E-KTP, 14.000 Warga Morotai Terancam Tak Dapat Memilih

TERNATE,KOMPAS.com - Sekitar 14.000 warga Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang. Ini diketahui dari hasil supervisi pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Bawaslu Maluku Utara bersama KPU dan Kantor Catatan Sipil setempat.

Dari 14.000 warga Kabupaten Pulau Morotai tersebut rata-rata masalah data kependudukan, salah satunya tidak memiliki KTP elektronik atau e-KTP. Dari jumlah tersebut, 10.000 di antaranya tidak punya NIK maupun belum melakukan perekaman, sementara sisanya sama sekali tidak memiliki identitas kependudukan.

“KPU telah sampaikan ke Kantor Catatan Sipil (Capil) untuk dipastikan bahwa mereka yang belum melakukan perekaman agar segera ditindaklanjuti, karena 30 November hingga 6 Desember 2016 nanti akan ada penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Persoalan ini harus dipastikan pihak cacatan sipil bahwa 14.000 warga ini jika dapat melakukan perekaman dalam waktu singkat ini maka wajib dimasukan dalam DPT,” kata Ketua Bawaslu Maluku Utara, Sultan Alwan, Rabu (23/11/2016).

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, katanya, e-KTP bukanlah harga mati untuk dapat memilih, namun yang paling penting warga sudah melakukan perekaman untuk mendapatkan surat keterangan bahwa e-KTP mereka dalam proses di kantor catatan sipil.

Persoalan tersebut, lanjut dia,  harus disikapi pihak pemerintah setempat dan KPU karena jangan sampai persoalan teknis banyak warga yang kehilangan hak suaranya.

“Dari laporan Kantor Catatan Sipil sudah berupaya menyurati melalui kades agar warga proaktif dengan mendatangi kantor capil untuk melakukan perekaman hanya saja masih banyak warga yang tidak proaktif melakukan perekaman,” kata Sultan.

Dia menambahkan, persoalan DPT adalah hal yang urjen karena ini sangat berhubungan dengan ketersediaan logistik.

“Misalkan saja sebagian besar dari warga itu ternyata dikemudian hari diketahui sudah melakukan perekaman lalu surat suara sudah dicetak, jelas ini sangat berimplikasi pada ketersedian logistik, untuk itu kami sudah ingatkan agar data tersebut dikroscek dengan baik. Kami juga minta agar dikoordinasikan kepada paslon agar bersama-sama dengan paslon menyampaikan persoalan ini,” kata Sultan.