Setengah Triliun Rupiah untuk Normalisasi Banjir Kanal Timur Semarang

SEMARANG, KOMPAS.com – Untuk mengurangi banjir di Semarang bagian timur, Banjir Kanal Timur (BKT) di Kota Semarang, Jawa Tengah, akan dinormalisasi mulai awal 2017.

Kepastian normalisasi tersebut didapat setelah tim dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana meninjau kawasan tersebut, Selasa (20/9/2016).

Pelaksana Direktur Jendral Sumber Daya Alam Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan, normalisasi BKT akan dilakukan sepanjang kawasan hilir sungai.

"Nanti mulai tahun depan mulai garap di Semarang Timur, Banjir Kanal Timur dan Kali Babon, jadi bersamaan dengan yang di Pekalongan," kata Arie di sela-sela kunjungan kerja di Semarang, Selasa (20/9/20176).

Lelang dini proyek normalisasi BKT akan dimulai pada Oktober 2016 oleh Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana.

Normalisasi sungai bagian timur itu sekaligus melengkapi normalisasi yang telah dilakukan kementerian sebelumnya, yaitu di kawasan Banjir Kanal Barat.

Menurut Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR Hari Suprayogi, anggaran untuk normalisasi berkisar Rp 560 miliar. Dana ini akan dianggarkan melalui APBN skema tahun jamak atau multiyears selama tiga tahun.

Untuk memperoleh skema pendanaan tersebut, Kementerian PUPR akan menyusun rencana proses pengadaan (RPP). Setelah RPP selesai baru dimintakan izin multiyears ke Kementerian Keuangan.

"Kira-kira anggarannya Rp 560 miliar. Jadi nanti dari jembatan tengah (Jembatan Majapahit) hingga ke pantai sepanjang 6,7 km. Itu anggaran APBN murni 2017 sampai 2020," papar Hari.

Normalisasi BKT menjadi salah satu prioritas penanganan banjir di Kota Semarang untuk wilayah

Semarang termasuk salah satu dari 20 kota krisis banjir di Indonesia sehingga membutuhkan penanganan prioritas.

Sementara itu, Kepala BBWS Pemali Juwana Ni Made Sumiarsih mengatakan, untuk normalisasi BKT, kementerian akan meminta bantuan pemerintah daerah menertibkan masalah sosial di kawasan sungai.

Masalah terkadang menjadi kendala proyek belum bisa dikonstruksi.

"Pemkot kami minta nanti tangani masalah sosial, biaya konstruksi dari kami di PUPR. BKT dinormalisasi tahun depan, sekaligus penanganan rob dilelang tahun ini, jadi tahun depan akan mulai efektif," kata dia.