Data Perumahan di Kalsel Disinkronisasikan untuk Program Sejuta Rumah

BANJARMASIN, KOMPAS.com – Pemerintah daerah terus berupaya menyukseskan program satu juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota mulai melakukan sinkronisasi data perumahan untuk mengetahui kebutuhan rumah yang sebenarnya.

"Sampai saat ini pengembang terus membangun perumahan tanpa mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan rumah di Kalsel. Akhirnya, sebagian perumahan yang dibangun tidak terjual," kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalsel Eddy Sofyan pada acara pembukaan Forum Sinkronisasi Data Perumahan Provinsi Kalsel 2016 di Hotel G’Sign Banjarmasin, Rabu (31/8/2016) sore.

Melalui forum sinkronisasi, kata Eddy, pemerintah daerah bersama para pengembang swasta akan menghitung kembali kebutuhan riil masyarakat Kalsel terhadap perumahan sehingga datanya bisa sinkron.

"Kalau datanya sudah sinkron, maka program pembangunan perumahan bisa tercapai dan tepat sasaran," ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Arsyadi mengatakan, data perumahan dan kebutuhan permukiman di Kalsel harus bisa disajikan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tepat dan akurat supaya program pembangunan perumahan bisa terlaksana dengan benar dan mencapai target.

"Kami juga minta dalam perencanaan pembangunan perumahan tetap harus memperhatikan karakter daerah dan kearifan lokal supaya perumahan yang dibangun bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat," katanya.

Bendahara DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Kalsel Iin Ariyati menyampaikan, pihaknya telah berupaya menyukseskan program satu juta rumah dengan lebih banyak membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Sekitar 90 persen rumah yang kami bangun adalah rumah bersubsidi," ujarnya.

Pada 2016, kata Iin, target pembangunan rumah bersubsidi oleh Apersi Kalsel mencapai 22.000 unit. Namun hingga Agustus, baru sekitar 50 persen yang terbangun akibat terkendala jaringan listrik dan air. Karena perumahan yang dibangun belum dilengkapi dengan listrik PLN dan air PDAM, banyak konsumen yang enggan membeli.

Selain itu, kebijakan akad kredit dari perbankan juga seringkali mempersulit calon pembeli rumah. Tidak sedikit konsumen yang batal membeli rumah karena pengajuan kreditnya ditolak oleh perbankan.

"Karena itu, kami berharap pemerintah bisa lebih mempermudah aturan pembiayaan untuk rumah bersubsidi," katanya.