Krisis Ikan, Nelayan Pun Menjual Perahu

SUKABUMI, KOMPAS — Para nelayan di selatan Jawa Barat semakin sulit mendapatkan ikan. Bahkan, ikan layur yang menjadi andalan utama pun kian jarang ditangkap.

Akibatnya, tangkapan setiap perahu dalam sekali melaut yang biasanya Rp 2 juta-Rp 3 juta turun menjadi Rp 500.000. Itu sebabnya sebagian nelayan menjual perahunya.

Suhadi (55), nelayan pemilik perahu dari Pantai Ujung Genteng di Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Senin (29/8/2016), mengatakan, krisis ikan itu dialami beberapa tahun terakhir. Nilai ikan yang ditangkap tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

"Bayangkan, modal untuk sekali melaut Rp 5 juta per perahu, tetapi hasil menangkap ikan hanya Rp 2 juta-Rp 3 juta," ujarnya.

Dia pernah memiliki 30 perahu masing-masing berkapasitas 15 tenaga kuda (PK). Satu demi satu perahu itu dijual sehingga kini menyisakan tujuh perahu. "Percuma kalau dipertahankan. Saya tidak mampu membiayai ongkos melaut dan membayar upah anak buah kapal," tambah Suhadi.

Hal senada disampaikan Dadang Hermawan (45), nelayan lain di Ujung Genteng. Dia mengaku terpaksa menjual satu perahu Rp 4 juta karena butuh uang. Nilai uang itu tiga kali lipat lebih murah dibandingkan harga pasaran perahu yang sanggup melaut hingga jarak 5 kilometer dari pantai itu.

"Alternatif usaha mencari lobster juga buntu setelah pemerintah melarang penjualan lobster di bawah 200 gram. Saya tidak punya uang ratusan juta rupiah untuk modal membuat fasilitas pembesaran lobster itu," kata Dadang.

Herman (43), nelayan asal Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, mengatakan, dirinya sudah empat tahun terakhir melaut di Pacitan. Pacitan berjarak 700 kilometer dari Ciracap. Dalam setahun, ia hanya pulang 2-3 kali ke Ciracap mengunjungi keluarganya.

Di sana, ikan layur masih banyak. Dengan modal Rp 500.000, ia bisa mendapat penghasilan Rp 1 juta-Rp 2 juta sekali melaut dari hasil menangkap ikan layur.

Pelabuhan Karimun

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Karimun ditingkatkan guna mengoptimalkan keramaian lalu lintas pelayaran di Selat Malaka. Menurut Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Presiden Joko Widodo meminta ada pelabuhan memadai di Selat Malaka.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga mengingatkan hal itu saat bertandang ke Kepri, pekan lalu. Di Kepri, ada dua daerah yang paling dekat dengan Selat Malaka, yakni Batam dan Karimun.

"Untuk membuat pelabuhan besar dan pengembangan industri yang terkait pelabuhan, Karimun paling memadai," ujar Nurdin

Kapal-kapal di Selat Malaka membutuhkan alur dengan kedalaman hingga 15 meter. Alur itu setara hampir dua kali lipat dari yang tersedia di Batu Ampar, Batam, dan Tanjung Balai Karimun.

Namun, tidak mudah memperdalam alur di Batu Ampar. Sebab, di depan pelabuhan itu melintang kabel dan jaringan pipa gas bawah laut.