Menteri Siti: Tidak Akan Ada Lagi Pengusiran Masyarakat Adat

MEDAN, KOMPAS.com -  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan, Pemerintah tidak akan mengusir masyarakat adat yang sudah lama menetap di kawasan hutan.

"Pemerintah akan membagi-bagi jenis kawasan hutan sehingga tidak akan ada lagi tindakan pengusiran terhadap masyarakat adat dari dalam kawasan hutan," ujar Menteri Siti Nurbaya Bakar, di Parapat, Minggu (1/8/2016), menjawab pertanyaan warga soal perlindungan pemerintah terhadap tanah adat, pada acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak.

Menurut Siti, langkah membagi-bagi peruntukan kawasan hutan menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah mengimplementasikan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tentang Pengakuan dan Penghormatan Pemerintah Terhadap Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat, melalui visi dan misinya.

Dalam visi dan misi itu, Presiden dan Wapres ingin hadir di tengah-tengah masyarakat hukum adat.

"Penetapan hutan berdasarkan peruntukan akan segera difinalisasi di dalam rapat terbatas kabinet bersama Presiden," kata dia.

Dalam menyusun peruntukan hutan itu, Kementerian LH dan Kehutanan melakukan pendalaman di beberapa provinsi seperti Sumut dan Sumatera Barat.

Sekarang ini ada 26 tipe masyarakat adat di dalam hutan di beberapa provinsi yang sedang diteliti.

"Kehutanan sosial banyak modelnya, ada hutan nagari atau hutan desa, ada hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan kemitraan," ucapnya.

Siti menegaskan, Presiden Joko Widodo selalu menyatakan bahwa hutan harus berarti dan bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat sehingga tidak boleh ada pengusiran.

Data menunjukkan, ada sekitar 6 juta hektar kawasan hutan yang termasuk hutan adat. Dari luasan enam juta hektar itu sekitar 4,3 juta hektar di antaranya dihuni oleh masyarakat adat.