Pemerintah Siapkan Strategi Pembangunan di 7 Wilayah Adat Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat menyiapkan strategi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan beberapa sektor lainnya di tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat.

Hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil di hadapan seluruh tokoh agama se-Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (16/6/2016) kemarin.

Tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat yang masuk ke strategi pembangunan pemerintah pusat adalah Mamta, Saereri, Ha’anim, Bomberai, Domberai, La Pago, dan Mee Pago.

Sofyan mengatakan, strategi pembangunan di tujuh kluster sesuai dengan pola yang diterapkan semasa Papua masih di bawah pemerintahan Belanda.

“Pembangunan di tujuh kluster segera dilaksanakan tahun ini. Pembangunan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kemampuan ekonomi masyarakat, dan pembinaan birokrasi,” kata Sofyan.

Ia menuturkan, pembangunan ekonomi berbasis lokal tersebut disesuaikan karakteristik di tiap wilayah adat.

“Misalnya di daerah pesisir, potensi kekayaan ikan perlu dioptimalkan. Sementara di daerah pegunungan Papua, kami fokus untuk meningkatkan produktivitas cokelat yang menjadi komoditas bernilai tinggi di Eropa,” kata Sofyan.

Wilayah Mamta meliputi daerah Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya dan Keerom. Saereri meliputi Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.

Haanim meliputi Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Bomberai meliputi Fakfak dan Kaimana. Domberai meliputi Manokwari, Sorong, Bintuni, Teluk Wondama, Raja Ampat, dan Tambrauw.

La Pago meliputi Jayawijaya, Lani Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, dan Tolikara. Mee Pago meliputi Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Nabire, Mimika, dan Dogiyai.