Pedagang Tradisional Lintas Batas Keluhkan Syarat yang Ditetapkan Malaysia

NUNUKAN, KOMPAS.com – Para pedagang tradisional di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kesulitan untuk melakukan transaksi di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Mereka tak sanggup memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah Malaysia untuk bisa bertransaksi di area perbatasan.

Belum lama ini pemerintah Malaysia membuka kembali jalur perdagangan tradisional di wilayah perbatasan. Namun, kapal pedagang harus bersandar di dermaga internasional. Kapalnya pun harus berbadan besi.

"Kalau ini ditetapkan, kami pasti tidak sanggup karena ongkos sewa saja (kapal) sudah Rp 150 juta. Kita sepakat untuk tidak berangkat," ujar salah satu pedagang tradisional lintas batas Nunukan, Andi Rusdi, Rabu (8/6/2016).

Tingginya ongkos tambat kapal di dermaga internasional juga menjadi kendala. Setiap kapal dikenai biaya tambat hingga 8.000 ringgit atau setara dengan Rp 26,4 juta,.

Padahal, jika ditambatkan di dermaga border trade seperti sebelumnya, mereka hanya membutuhkan 1.000 ringgit atau hampir Rp 3,3 juta sekali sandar.

Hal ini mempersulit pedagang tradisional menentukan harga jual kebutuhan pokok dari Malaysia di Nunukan.

"Kita keluarkan 8.000 ringgit sekali sandar. Muat tidak muat kita harus bayar," kata Rusdi.

Pemerintah Malaysia juga menetapkan standar internasional kepada perahu pedagang tradisional. Kapal pedagang harus dipasang ICE, sebuah alat yang bisa memantau kapal pedagang melalui satelit oleh pihak Malaysia.

Persyaratan anak buah kapal berstandar internasional juga memberatkan para pedagang.

"Kalau tadinya hanya radio, sekarang harus ada ICE. Kami belum pernah juga dengar. Harganya Rp 40 juta. ABK juga harus berijazah pelayaran, sementara kita pakai kapal kayu," keluh Rusdi.

Para pedagang mengaku, sementara ini mereka bertahan dengan persyaratan yang ditentukan Pemerintah Malaysia untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan.

Mereka berharap pemerintah Indonesia mendesak Malaysia untuk mengembalikan ketentuan perdagangan tradisonal di wilayah perbatasan Kabupaten Nunulkan seperti ketentuan terdahulu.