Lurah: Pembubaran Acara AJI Yogyakarta karena Warga Keberatan

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Lurah Sorosutan, Umbulharjo Kota Yogyakarta , Kresno Irianto menyatakan, masyarakat keberatan dengan acara yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta pada Selasa (3/5/2016) malam.  Karena dikhawatirkan bisa memicu konflik, acara peringatan Hari Pers International dan pemutaran Film "Pulau Buru Tanah Air Beda" itu diminta untuk dibubarkan.

"Berdasarkan informasi warga, kami berkoordinasi dengan ketua RT dan RW . Kami keberatan dengan kegiatan itu," ujar Kresno di Mapolda DIY, Rabu (4/5/2016).

Irianto menuturkan, alasan keberatan warga akan kegiatan itu karena dapat memicu munculnya konflik. Selain itu menjadikan keresahan di masyarakat apalagi ada ormas-ormas yang datang ke lokasi.

"Warga saya takut keluar rumah, anak-anak muda di kampung sebelah itu sudah berkumpul, ormas juga ada dan itu rentan terjadi bentrok," ujarnya.

Ia menyebutkan, acara tersebut tidak ada izin baik kekelurahan, RT maupun RW. 

"Saya minta kelompok itu bubar. Saya tanya izinya tidak ada, pemberitahuan kepada lurah juga tidak ada, RT/RW juga tidak ada dan itu rentan memicu konflik," ucapnya.

Sementara itu, Divisi Advokasi AJI Yogyakarta Tommy Apriando membantah panitia tidak memberikan pemberitahuan. Pihaknya, sebut dia, telah memberitahukan acara Peringatan Hari Pers International dan pemutaran Film "Pulau Buru Tanah Air Beta" ke Kepala Rukun Tetangga (RT).

"Kita sudah mengirimkan pemberitahuan ke RT, dan berkomunikasi soal acara peringatan kebebasan Pers International. Ketua RT juga tidak ada masalah," ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, AJI Yogyakarta juga telah mengirimkan undangan resmi kepada Kapolda DIY dan Kapolres Kota Yogyakarta.

"Undangan itu bagi kami sudah sebagai pemberitahuan sekaligus mengundang," ucapnya.

Seperti diberitakan, acara peringatan Hari Pers International dan pemutaran Film "Pulau Buru Tanah Air Beta" yang diselengarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta pada Selasa (03/04/2016) malam dibubarkan oleh Polisi dan massa FKPPI. Alasan pembubaran karena tidak adanya izin dan memicu konflik.