Amankan May Day, Polda Sumut Kerahkan Ratusan Personel dan "Water Cannon"

MEDAN, KOMPAS.com - Polda Sumut menyiapkan 868 personelnya untuk membantu 5.169 personel satuan wilayah (satwil) pengamanan terkait peringatan May Day di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Selain mengerahkan ratusan personel, Polda Sumut juga mempersiapkan berbagai perlengkapan seperti tameng, kawat duri hingga sejumlah mobil water canon.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menjelaskan, terdapat 23 elemen buruh yang melapor akan melaksanakan kegiatan saat May Day.

Sebanyak 15 elemen buruh berkegiatan di wilayah Polresta Medan dan delapan elemen di Polres Deli Serdang.

Khusus untuk mengamankan 15 elemen buruh yang akan berunjuk rasa di Medan, kepolisian mengerahkan 3.000 personel. Sementara 2.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi delapan elemen buruh di Deli Serdang.

"15 elemen massa beraksi di wilayah Polresta Medan dan delapan elemen berunjukrasa di wilayah Polres Deli Serdang," kata Nainggolan, Minggu (1/5/2016).

Nainggolan melanjutkan, aksi buruh diperkirakan bakal dipusatkan di kantor gubernur, gedung DPRD Sumut, kantor Wali Kota Medan, gedung DPRD Medan, bundaran Majestik, Gelanggang Remaja Medan dan Kawasan Industri Medan (KIM).

Tempat lain yang juga diwaspadai adalah pengadila negeri dan kantor Kejati Sumut juga mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian.

Aliansi Buruh Bersatu Menggugat mengklaim 1.000 anggotaanya akan memenuhi jalanan Kota Medan memperingati May Day. Mereka juga akan menggelar aksi tandingan di depan Gelanggang Remaja di Jalan Sutomo Medan, tempat para sebagian buruh menikmati hiburan yang disajikan pemerintah.

Tuntutan mereka tak jauh berbeda, hanya kali ini mereka juga meminta penghapusan pungli di pos pintu masuk pelabuhan, memberikan jaminan keamanan para supir truk, kernet dan tally di Pelabuhan Belawan hingga malam hari.

"Tangkap dan adili pengusaha nakal yang tak memberikan hak-hak buruh. Copot Kadisnakertrans Sumut dan Kadinsosnaker Medan yang tidak pro-buruh. DPRD Sumut harus memanggil otoritas pelabuhan, Pelindo dan Dinas Perhubungan supaya melaksanakan UU Nomor 17 tahun 2007 tentang pelayaran dan Kepmenhub Nomor 15 tahun 2008 tentang pelaksanaan Tally," kata pimpinan aksi, Ahmad Iqbal P.