Uni Eropa Dukung Tiga Kabupaten di Kalbar Layak Anak

SINTANG, KOMPAS.com - Uni Eropa mendukung penuh program layak anak di tiga kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Sintang, Sekadau dan Melawi.

Dukungan tersebut selaras dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Program yang dikawal Wahana Visi Indonesia (WVI) dengan dukungan dari European Union (EU), meluncurkan Program Penguatan Peran Masyarakat Desa dan Organisasi Masyarakat Menuju Kabupaten Sintang, Melawi, dan Sekadau Layak Anak. Peluncuran tersebut dilaksanakan di Balai Ruai, yang berada di Rumah Dinas Bupati Sintang, Selasa (12/4/2016).

Bupati Sintang Jarot Winarno menyambut baik dukungan yang dituangkan dalam program tersebut. Selama ini, menurut dia, pemerintah Kabupaten Sintang sudah menuangkan program tersebut melalui peraturan daerah.

"Kita juga punya Forum Anak Kabuten Sintang, dan pernah meraih predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama se-Kalimantan Barat," kata Jarot.

Predikat tersebut, lanjut dia, akan diupayakan untuk ditingkatkan lebih tinggi lagi jenjangnya, sehingga benar-benar bisa menjangkau seluruh masyarakat, terutama anak-anak dari daerah pinggiran.

"Kita mulai dari daerah pinggiran, dengan menjangkau desa-desa yang ada di pedalaman," katanya.

Langkah tersebut, sesuai dengan visi Kabupaten Sintang, mewujudkan mayarakat kabupaten sintang yang cerdas, sehat, religius, dan sejahtera, yang didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.

Sementara itu, Direktur Operasional WVI, Irene Marbun mengungkapkan, program yang diluncurkan tersebut akan dijalankan selama empat tahun ke depan. Implementasi program ini akan dilaksanakan di tujuh kecamatan dan 20 desa di tiga kabupaten yang menjadi sasarannya.

Inisiatif tersebut, kata Irene, dilaksanakan WVI dan Uni Eropa untuk menguatkan kapasitas masyarakat desa dan Organisasi Kemasyarakatan (LSM) dalam meningkatkan implementasi kebijakan serta mengawasi kondisi kesehatan dan kesejahteraan demi perwujudan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).

"Dua pilar utama dari tujuan tersebut adalah peningkatan anggaran kesehatan dan kesejahteraan dasar serta kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi kesenjangan sistem dalam menyediakan layanan kesesehatan dan kesejahteraan dalam rangka perwujudan KLA," kata Irene.

Untuk mencapai tujuan tersebut, keduanya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan kapasitas bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil, forum anak, kelompok masyarakat, serta pemerintah daerah, diskusi dan konsultasi publik.

Selain itu juga melalui kegiatan lokakarya analisa anggaran dan kebijakan, pembinaan untuk menguatkan koalisi dan memperluas jaringan yang terfokus pada kebijakan pro-anak, melakukan pendekatan terhadap parlemen lokal, dan lain-lain.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (BP3AKB ) Provinsi Kalimantan Barat Anna Veridiana Iman Kalis dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh WVI dan EU melalui program ini. Program seperti ini, selain membawa dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan anak di Sintang, Sekadau, dan Melawi, juga dapat meningkatkan peran masyarakat hingga ke tingkat desa," ujar Ana.

Hal ini, kata dia, sebagai langkah memasuki era baru implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Tantangan terbesar, menurutnya adalah tentang bagaimana mempertahankan komitmen ini.

"Hal itu membutuhkan keseriusan semua pihak, dari pucuk tertinggi hingga semua jajaran di bawahnya," katanya.

Lebih lanjut Ana mengatakan, pemerintah pusat maupun provinsi sudah menyatakan komitmen. Kalbar sendiri, mengimplementasikan komitmen tersebut melalui Perda no 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, dimana kerangka KLA sudah termasuk di dalamnya.

"Sekarang, giliran kota/kabupaten yang menerima tantangan ini. Harapan kami adalah di masa yang mendatang akan semakin banyak pihak-pihak yang mau bekerjasama dengan pemerintah untuk mempertahankan komitmen ini, agar kabupaten-kabupaten lain juga bisa mengimplementasikan Kota/Kabupaten Layak Anak," ujarnya.