Anggota DPRD Kota Bima Siap Dites Urine, tetapi...

BIMA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPRD Kota Bima rupanya masih mikir-mikir mengikuti tes urine karena pertimbangan anggaran.

“Sebenarnya kami siap untuk dites Urine, tapi anggaran untuk pelaksanaan tes itu harus disediakan sendiri oleh dewan,” kata  Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syahbuddin kepada wartawan, Senin (11/4/2016).

Politisi Partai Gerindra ini mengaku, tes urine memang sangat perlu dilakukan untuk mengetahui anggota dewan yang terdeteksi menggunakan narkoba.

Namun hal tersebut akan dibicarakan bersama anggota dewan secara keseluruhan, termasuk membahas soal ketersediaan anggaran yang diperlukan dalam upaya pemberantasan narkotika itu.

“Tentu saja akan dibahas bersama 25 anggota dewan yang ada. Soal anggarannya, nanti kita rapat melalui badan anggaran (Banggar) untuk mempertimbangkannya,” katanya.

Sementara anggota DPRD lainnya, Dedi Mawardin menegaskan, sebagai wakil rakyat pihaknya mengaku siap untuk dites urine.

“Kapan pun dan dimanapun, saya siap dites. Bahkan saya sarankan kepada pihak BNN agar secepatnya melakukan tes urine tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu,” pintanya.

Politisi Partai Hanura ini menilai, jika beberapa anggota dewan atau pun pihak yang tidak menginginkan untuk dites, maka ia menyimpulkan oknum yang bersangkutan terindikasi sebagai pengguna narkoba.

“Siapapun itu, mau anggota dewan, kepala daerah atau kepala dinas harus di tes agar mengetahui kebenaranya. Jika tidak siap, berarti mereka mengggunakan narkoba,” tutur Dedy.

Tanpa diskriminasi

Hanya saja, ia menambahkan, pemberantasan narkoba di suatu daerah, termasuk di Kota Bima, harus dilakukan secara maksimal, tanpa pandang bulu. Dengan begitu, kata Dedy, peredaran barang harap tersebut dapat dikendalikan

“Jangan hanya pengguna saja yang diadili, para bandar atau pengedar harus ditangkap terlebih dahulu. Karena mereka ini adalah sumber peredaran narkoba di lingkungan masyarakat,” ungkapnya

Namun yang paling penting, menurut dia, pihak penegak hukum harus jeli mengawasi titik–titik yang diketahui sebagai pintu masuknya barang haram tersebut.

Sementara itu, kepala Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Bima, Jolmadi SPd mengatakan, pihaknya akan melakukan tes urine jika ada usulan dari kepala satuan kerja (Sakter). Baik usulan secara tertulis maupun lisan.

“Hanya saja Satker harus menyediakan sendiri alat tes karena alat yang ada di BNNK sangat terbatas. Yang ada hanya dipergunakan untuk skala prioritas saja,” terangnya.

Sementara dalam hal ini, lanjut Jolmadi, BNNK hanya menyiapkan tenaga. Sedangkan fasilitas seperti alat tes urine yang dimiliki sangat minim karena terkendala anggaran.