Bupati: Tes Urinenya Ya Harus Mendadak, kalau Terencana Sama Saja Bohong

"Saya sangat setuju dengan izin yang dikeluarkan oleh Mendagri soal tes urine itu," ujar Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo saat dihubungi, Rabu (16/3/2016).

Bupati yang terkenal dengan program "Bela Beli Kulonprogo" ini mengungkapkan, sebagai penerima mandat, pemimpin daerah seharusnya bersih dari narkoba. Sebab, mau tidak mau, kepala daerah menjadi contoh bagi masyarakatnya.

"Kalau kepala daerah ada yang mabuk bagaimana rakyatnya. Bisa-bisa rakyat mencontoh dan justru lebih parah lho," tegasnya.

Menurut dia, memang tes urine kepada kepala daerah dan wakil harus dilakukan secara mendadak. Jangan ada pemberitahuan terlebih dulu. Jika didahului pemberitahuan, justru tes urine tidak akan membuahkan hasil.

"Ya harus mendadak. Kalau terencana ya sama saja bohong," ucapnya.

Dia mengatakan, pada Januari sampai dengan Februari, pihaknya melakukan survei rokok di kantor-kantor pemerintahan. Pasalnya, lanjut Hasto, penggunaan narkoba berawal dari kebiasaan.

"Memang belum ada tes urine, tapi kita telah awali dengan survei rokok di kantor-kantor. Kan kecenderunganya, penggunaan narkoba itu diawali dari merokok," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Dia menyatakan dukungannya demi pemerintahan yang bersih dari penggunaan Narkoba.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Badingah menambahkan pemeriksaan tes urine jangan hanya kepada kepala daerah, tetapi seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD).

"Saya sangat mendukung. Justru perlu juga seluruh SKPD di tes urine," tuturnya.

Bahkan, Badingah menegaskan guna mendukung pemberantasan Narkoba pihaknya akan mewajibkan seluruh SKPD di Kabupaten Gunungkidul untuk ikut menjalani tes urine. Sehingga SKPD di Gunungkidul benar-benar bersih dari narkoba.

"Semua harus menjalani tes urine. Nanti akan saya wajibkan untuk ikut tes urine," kata Badingah.