Sengketa Jalan, Warga Dilaporkan Pengusaha Perkebunan ke Polisi

Warga yang keberatan dengan membuat portal, malah dilaporkan ke Polres Batubara dengan tuduhan perusakan jalan.

Pemkab dan DPRD setempat kemudian memfasilitasi perdamaian atas sengketa kepemilikan jalan tersebut, di gedung DPRD Kabupaten Batubara pada Rabu (17/2/2016). Sayangnya, upaya itu buntu karena pihak perusahaan dan warga saling klaim atas kepemilikan jalan tersebut.

Masyarakat Desa Sumber Rejo, Kabupaten Batubara dan pemkab setempat mengatakan akses jalan tersebut adalah milik desa. Tetapi, bulan Januari 2016 lalu perkebunan swasta itu melaporkan sebanyak 30 orang warga Desa Sumber Rejo terkait tuduhan perusakan jalan yang merupakan salah satu akses menuju perkebunan.

Salah seorang warga, Jumar (50), mengatakan, sejak 1961 jalan itu sudah ada.  Jalan tersebut masuk dalam peta wilayah Desa Sumber Rejo dan bukan jalan yang letaknya di areal hak guna usaha (HGU) kebun.

"Wajar kalau kami atas nama masyarakat membuat portal di jalan ini, dikarenakan pihak perkebunan hanya mementingkan urusan perusahaan dan tak pernah memperhatikan kepentingan masyarakat di Desa Sumber Rejo," ujarnya.

Jumar juga menyesalkan adanya warga yang dilaporkan pihak perkebunan ke Polres Batubara. Dia menilai hal tersebut tak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Karena yang kami portal adalah jalan kami, bukan jalan kebun. Jadi janganlah seenak hati kepolisian menerima laporan kebun dan kami berharap polisi juga harus bijak dalam menanggapi persoalan ini," ucap Jumar.

Dalam pertemuan yang terlihat tegang tersebut, warga Desa Sumber Rejo sendiri meminta kompensasi perawatan serta perbaikan jalan rusak kepada pihak PT Kwala Gunung. Perusahaan itu menyanggupi sebesar Rp 1 juta untuk setiap bulannya, sedangkan warga bersikukuh meminta senilai Rp 7,5 juta per bulan.

Pemilik PT Kwala Gunung, Johan Alwi menolak permintaan masyarakat. Dia beralasan, perbaikan jalan akan dilaksanakan oleh pihaknya sendiri.

"Kalau kami berikan langsung ke desa, belum tentu nanti dikerjakan sesuai dengan jumlah dana yang kami berikan," ujarnya.

Kepala Desa Sumber Rejo Robinson, menolak keras besaran dana yang disampaikan Johan. Dia menilai Johan suka berjanji tetapi sering ingkar.

"Kami tak setuju dengan tawaran pihak kebun. Dari dulu kebun cuma janji - janji saja. Bayangkan Pak Dewan, kalau musim penghujan anak sekolah tak bisa lewat karena jalan rusak parah akibat truk perkebunan yang acap kali melintasi jalan kami," jata Robinson.

Karena kedua belah pihak saling bersitegang, membuat beberapa anggota DPRD marah dan langsung menyalahkan pihak perkebunan seraya meminta kepada pemilik perkebunan agar memenuhi permintaan warga Desa Sumber Rejo.

"Dana itu kan diperuntukkan buat pemeliharaan jalan, itu juga yang dilewati oleh truk PT Kwala Gunung. Jangan kayak anak - anaklah pihak kebun ini. Perpanjangan status HGU PT Kwala Gunung saja tak jelas, karena sejak tahun 2006 mati, tapi alasannya sedang diurus," ujar anggota Komisi A DPRD Batubara, Darniah Ida Nasution.

Darniah menyatakan, akan mengusulkan pembentukan pansus yang akan mempertanyakan soal status HGU PT Kwala Gunung tersebut.

Akibat tidak adanya penyelesaian perselisihan ini, rencananya Kamis (18/2/2016) ini, warga dari empat desa akan menggelar aksi unjuk rasa ke Mapolres Batubara.