Soal Pencatutan Nama, Presiden Diminta Bertindak Tegas

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai orang yang diduga mencatut nama Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat bertemu dengan presiden PT Freeport.

“Drama pertemuan antara Ketua DPR RI dengan presiden Freeport itu sesungguhnya menghilangkan kepercayaan daerah terhadap pemerintah pusat dalam melindungi dan memberi kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyat,” ujar Ketua Otonomi Daerah Seknas Jokowi, Nazaruddin Ibrahim di Lhokseumawe, Sabtu (21/11/2015).

Praktik "pemalakan" yang telah mentradisi dalam pengelolaan sumber daya alam wajib segera dihentikan.

“Itu bisa disebut praktik begal sumber daya alam, dan seret seluruh 'geng' yang terlibat dan telah memiskinkan serta memarginalkan daerah selama ini,” sebut Narazuddin.

Selain itu, pemerintah pusat diminta membuat strategi pembangunan agar daerah bisa menikmati kekayaan sumber daya alam itu. Bukan sebalinya, daerah hanya merasakan bencana alam setelah kekayaan alamnya habis dikeruk.

“Presiden peru mengambil tindakan tegas, siapa pun yang bermain dalam renegosiasi kontrak patut ditindak, termasuk orang-orang di lingkaran kepresidenan,” tegas Nazaruddin.

Tanpa tindakan tegas dan nyata, sambung Nazaruddin, tambang tetap menjadi tempat pesta bagi penghina konstitusi dan begal sumber daya alam.

“Perlu tindakan tegas untuk menertibkan itu semua. Siapa pun orangnya bawa ke ranah hukum, agar sumber daya alam, bukan untuk elit, namun semata-mata untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Nazaruddin.