Polisi Larang Deklarasi Anti-Syiah di Purwakarta

Rencananya, deklarasi digelar pada Minggu, 15 November 2015, di Aula Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Purwakarta.

"Deklarasi ini berpotensi menyulut konflik di Purwakarta," ujar Kapolres Purwakarta AKBP Truno Yudo Wisnu Andiko dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/11/2015).

Truno menjelaskan, situasi Purwakarta selama ini tenang. Penilaian ini muncul dari hasil komunikasi dengan para ulama dan tokoh agama setempat terkait potensi ekses negatif dari acara yang berbau intoleransi tersebut.

"Setelah diskusi, kami merasa bahwa deklarasi ini memang berpotensi menimbulkan konflik," ucapnya.

Oleh karena itu, sampai saat ini, Polres Purwakarta tak kunjung mengeluarkan izin untuk acara deklarasi tersebut.

Truno menyatakan, polisi masih mengupayakan langkah persuasif dan preventif agar Annas tidak nekat melaksanakan acara deklarasi.

"Kami sampaikan rekomendasi agar deklarasi semacam ini wacananya dikembalikan lagi ke para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ujarnya.

Pendapat senada juga disampaikan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0619 Purwakarta, Letnan Kolonel CZI Cahyadi Amperawan.

"Sebaiknya tak usah dilakukan. Tidak boleh mendiskriminasikan suatu golongan," kata Cahyadi.

Dia khawatir jika deklarasi terjadi akan menimbulkan konflik antara minoritas dan mayoritas di Purwakarta pada masa datang. Terlebih lagi, lanjut Cahyadi, konflik antara Sunni-Syiah sebenarnya tidak pernah terjadi di Indonesia.

"Konflik ini muncul di Timur Tengah dan tidak perlu dibawa-bawa ke Indonesia, khususnya Purwakarta," katanya.

Ketua Annas Awod Abdul Gadir menganggap larangan tersebut menunjukkan bahwa Kapolres Purwakarta tidak memahami masalah. Menurut dia, gerakan ini dilakukan secara nasional dan internasional karena tidak pernah ada aksi kekerasan yang muncul setelah deklarasi.