Ganjar Pranowo: IPDN Belum Bisa Dibubarkan

KEBUMEN, KOMPAS.com - Usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama untuk membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, keberadaan IPDN masih ideal untuk penataan reformasi birokrasi.

Selama ini, lulusan IPDN, khususnya yang bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mempunyai kecakapan yang mumpuni. "Di Jateng, lulusan IPDN kerjanya bagus-bagus. Saya mendapat bantuan dari lulusan IPDN yang mendampingi saya. Anak-anaknya baik dan sudah banyak tahu," ujar Ganjar, Rabu (9/9/2015).

Bagi Ganjar, usulan pembubaran yang dicetuskan Ahok tidak tepat untuk diterapkan. Jika terdapat lulusan IPDN yang tidak bekerja baik, menurut Ganjar, itu adalah persoalan individu bukan kegagalan institusi.

IPDN, lanjut dia, merupakan sekolah kedinasan yang memang disiapkan untuk menciptakan kader di pemerintahan. Dari ribuan lulusan IPDN, hanya sedikit yang berkinerja kurang baik. Ganjar menambahkan, para lulusan IPDN yang bekerja di Jateng mampu menyesuaikan diri dengan baik.

Mereka bisa menjadi pengikut, maupun pemimpin yang baik. Bahkan, sebagian besar dari mereka bisa dikelola dengan baik untuk terus bekerja. "Kalau menurut saya, lulusan IPDN ada yang tidak baik, tapi lebih banyak yang baik. Kalau soal kelakuan, mau lulusan IPDN mau lainnya akan sama perilakunya. Yang diperlukan, diperbaiki perilaku birokrasinya," tambah Ganjar.

Ganjar kemudian merujuk pada salah satu stafnya yang adalah lulusan IPDN, Hanung Cahyo Saputro dan Penjabat Bupati Kebumen Arif Irwanto, yang juga lulusan IPDN. Keduanya dinilai sanggup memerankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Lebih lanjut, soal perilaku lulusan IPDN juga akan ditentukan pemimpin di institusi tempat mereka bekerja.

"Sikap baik atau buruk akan terbentuk dengan sendirinya sebagaimana perilaku pemimpinnya. Kalau pemimpin ngajak berbuat jahat, mau IPDN mau nggak IPDN akan ikut jahat. Tapi kalau pemimpinya mengajak dia baik, dia akan baik," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Kendati demikian, Ganjar meminta agar kritik yang disampaikan Ahok ditanggapi secara positif. Kelemahan yang ada di dalam insitusi IPDN misalnya korupsi, perilaku buruk, serta mentalitas sebagai "ndoro" harus terus diperbaiki. "Postur birokrasi sudah terbentuk sejak awal. Tinggal sebagai leader sebagai pemimpin harus bisa mengarahkan mereka, agar bisa jadi sopir yang baik," tambahnya.