Ribuan Buruh di Kaltara Rentan Kehilangan Hak Pilih

NUNUKAN, KOMPAS.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mencermati ribuan buruh yang bekerja di sektor perkebunan dan pertambangan di wilayah perbatasan yang rentan kehilangan hak pilih dalam Pilkada Bupati Nunukan dan Gubernur Kalimantan Utara, di penghujung tahun 2015 ini.

Ketua Panwaslu Kabupaten Nunukan Rahman mengatakan, hilangnya hak pilih pekerja perkebunan disebabkan banyak dari pekerja tersebut yang tidak memiliki surat domisili, meskipun telah menetap di Nunukan, lebih dari enam bulan.

”Kekhawatiran kita itu mereka sudah lama tinggal di Nunukan tetapi mereka tidak memiliki surat domisili. Sementara yang diatur itu yang berhak menggunakan hak pilih adalah yang memiiki surat domisili. Berarti mereka tidak bisa meneggunakan hak pilih,” kata Rahman, Kamis (20/8/2015).

Rahman menambahkan, minimnya kesadaran, serta rumitnya pengurusan surat pindah dari tempat asal membuat angka "golput" pekerja perkebunan sawit diperkirakan akan tinggi.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenag Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan jumlah pekerja di perkebunan sawit dan batubara  terbilang banyak. “Data terakhir yang kita dapatkan dari Dinsosnakertrans itu ada 16.000. Ini belum kita tahu pasti, apakah mereka terdata atau tidak. Karena memang orang yang berhak memilih itu adalah yang berdomisili,“ ujar Rahman.

Panwaslu Kabupaten Nunukan saat ini mengaku mengawasi kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih PPDP. Demi menekan tingginya angka kehilangan hak pilih, menurut Rahman, petugas pemutakhiran data harus memastikan seluruh warga Nunukan terdata dalam pemutakhiran tersebut.

“Jangan sampai petugasnya tidak turun ke rumah rumah warga. Jangan sampai warga yang gila, sudah meninggal, menjadi TNI Polri, warga terdaftar ganda, dia harus dicoret. Atau warga yang seharusnya terdata justru tidak terdata karena petugas tidak turun langsung,” ujar Rahman.