Bicara di Depan Wapres, Gubernur NTT Tetap Tak Buka Kasus Gizi Buruk

Saat memberikan kata sambutan dalam acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-68 yang berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur NTT, Minggu (12/7/2015) kemarin, Lebu Raya hanya menyampaikan tekad menjadikan NTT sebagai provinsi koperasi.

Dia juga melaporkan desa program mandiri anggur merah yang telah digulirkan sejak tahun 2011 sebesar Rp 250 juta per desa. Selain itu, Lebu Raya menjelaskan, pemerintah dan masyarakat NTT menolak radikalisme termasuk pengaruh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Frans pun meminta perhatian Pemerintah pusat untuk industri semen Kupang, serta hanya menyebut NTT saat ini dilanda kekeringan.

Frans tidak menjelaskan secara detil dampak dari kekeringan tersebut. Wapres justru mendapat informasi mengenai gizi buruk setelah mendapat pertanyaan dari sejumlah wartawan, di depan rumah jabatan Gubernur NTT, usai peringatan kegiatan tersebut.

Kepada wartawan, Wapres mengatakan, gizi buruk di NTT sering disalahpersepsikan oleh masyarakat.  Menurut dia, ketika warga mengonsumsi jagung dikira sudah kena gizi buruk. Padahal, makan jagung itu sudah menjadi hal biasa bagi warga NTT.

“Tapi kalau pun ada kekurangan beras, maka Pemerintah punya cadangan beras yang bisa langsung diberikan melalui bantuan beras miskin atau bantuan khusus lainnya dan tentu kita jamin semua itu,” kata Kalla.

Diberitakan sebelumnya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, meminta Frans tidak menutupi kasus busung lapar dan gizi buruk yang menimpa ribuan anak di NTT kepada Wapres. Harapan itu diungkapkan Koordinator TPDI Petrus Selestinus, Sabtu (11/7/2015) malam.

Menurut Petrus, masyarakat NTT harus mendesak Pemerintah agar memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT. Hingga saat ini, masih banyak daerah yang terisolasi dari segala akses, terutama akses transportasi, kesehatan, pendidikan dan komunikasi.

Persoalan gizi buruk dan busung lapar yang diderita balita NTT, serta persoalan tata niaga sapi dalam bentuk kerja sama Pemda NTT dan Pemda DKI, harus menjadi satu bagian diskusi tersendiri dengan Wapres.