Gubernur Heryawan Gagas Sebuah Lembaga demi Akhiri Derita TKI di Arab

Berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi, ketiga lembaga itu berupaya menghadirkan sebuah lembaga resmi yang mampu menengahi sengketa antara majikan dan pekerjanya. Artinya, majikan akan terhubung dengan lembaga itu, dan tidak dengan pekerjanya secara langsung.

Tim Apjati, Pemprov Jabar dan Bank BJB sebelumnya telah meninjau langsung kondisi TKI yang bekerja di hampir seluruh kota di Arab Saudi, terutama di Kota Jeddah. Peninjauan dilakukan sejak 1 hingga 7 Juli 2015 lalu.

“Nanti, ketika lembaga ini sudah diresmikan, tidak ada lagi TKI yang tidak mendapatkan upah, tidak ada lagi TKI yang mendapatkan perlakuan kekerasan. Jadi sistem pembayarannya lewat lembaga tersebut. Pekerja diurus upahnya oleh lembaga itu. Kalau majikan enggak mau bayar upah, ya, pekerjanya akan ditarik, tidak boleh bekerja di tempat majikan yang enggak mau bayar upah,” kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di sela-sela peninjauan di Arab Saudi, yang baru lalu.

Data menunjukkan, 80 persen TKI di Saudi Arabia berasal dari Jawa Barat. Posisi kedua ditempati TKI asal Jawa Timur dan ketiga dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selanjutnya, Aher mengaku akan langsung menemui Presiden Joko Widodo dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyampaikan temuan dari kunjungannya di Arab, termasuk menyampaikan rencana pembuatan lembaga tadi. 

Selama ini, --seperti banyak dilaporkan, dan berdasarkan fakta yang ditemukan, sebagian besar TKI mendapatkan kualitas pekerjaaan yang tidak layak. Bahkan, upah mereka tidak dibayar, dan juga mengalami tindak kekerasan dari sang majikan. Biasanya kasus ini dialami para TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Ketua Umum APJATI, Ayub Bassalamah mengatakan, banyak TKI asal Indonesia yang diberangkatkan ke Arab Saudi secara ilegal, yang pada akhirnya menderita. “Modusnya umroh, ziarah ke Tanah Suci, dijanjikan bekerja di perusahaan–perusahaan. Tapi nyatanya lain, mereka dipekerjakan sebagai PRT,” kata Ayub di hadapan ratusan TKI asal Jabar di Balai Nusantara, Wisma Konjen RI di Jeddah.

Di sisi lain, kata Ayub, mereka yang memerlukan pertolongan, sulit dijangkau oleh Konjen RI di  Arab Saudi. Akhirnya, mereka hanya bisa pasrah dan mau tak mau harus menerima penderitaan yang ada.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat Hening Widiatmoko menambahkan, jumlah TKI yang diberangkatkan ke luar negeri, termasuk Arab Saudi, mulai tahun 2010 hingga 2014 mencapai 7.006 orang. Data ini belum termasuk, TKI yang berangkat secara ilegal.

Sampai saat ini, kata Widi, Disnaker terus melakukan upaya agar jumlah WNI yang berangkat keluar semakin berkurang. Terlebih jika memang tidak ada kejelasan tentang pekerjaan di tempat yang dituju. “Ribuan orang yang berangkat setiap tahunnya. Rinciannya, 1.928 orang di tahun 2010, 1.658 orang di tahun 2011, 1.949 orang di tahun 2012, 1.140 orang di tahun 2013 dan 331 di 2014,” kata dia. 

Sementara itu, Bank BJB pun akan berperan di lembaga yang akan dibangun tadi. Direktur Utama BJB Ahmad Irfan mengatakan, BJB mendapat amanat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberi fasilitas tabungan dan penyaluran upah TKI dari masing–masing majikan.