Grasi dan Pembukaan Akses Jurnalis Asing Langkah Awal "Papua Tanah Damai"

Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi mengatakan, tujuan kedua kebijakan tersebut sebagai langkah awal dari pemerintah pusat untuk membangun kembali rasa saling percaya antara pemerintah pusat dan warga Papua yang sempat hilang sekian tahun.

Kebijakan tersebut menuai pujian banyak pujian dari warga Papua yang menilai sebagai bentuk pendekatan baru dari pemerintah pusat.

Dian Wasaraka, seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jayapura, menilai, kebijakan Jokowi mengingatkan pada pola pendekatan yang dilakukan Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada warga Papua.

Ia menilai, pemberian grasi dan pembukaan akses bagi jurnalis asing merupakan niat baik dari pemerintah untuk membuka diri bagi kritik dan kembali membangun kepercayaan orang Papua.

"Pola pendekatan Jokowi mirip dengan Gus Dur, dengan melakukan pendekatan kemanusiaan, ekonomi, pendidikan, dan adanya kebebasan pers. Semua mengarah kepada penyembuhan luka lama orang Papua, membangun kepercayaan, dan menjalin kembali kebinekaan bangsa," ungkap Dian.

Hal senada diungkapkan Ketua Jaringan Damai Papua, Neles Tebay, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah maju dari Presiden Jokowi dan patut dihargai. "Kita harus memberi apresiasi kepada pemerintah pusat. Kedua kebijakan ini sebagai langkah awal untuk menciptakan Papua sebagai tanah damai," ujar Neles melalui telepon, Senin (11/5/2015).

Menurut Neles, pembukaan akses bagi jurnalis asing membuka mata dunia bahwa tidak ada hal yang disembunyikan pemerintah di tanah Papua. Demikian juga untuk pemberian grasi. Rohaniwan Katolik tersebut menilai Jokowi mengetahui betul bahwa tindakan pemenjaraan tidak akan menyelesaikan masalah di Papua.

Neles menilai, harus ada upaya untuk mengidentifikasi akar permasalahan gerakan makar dan berupaya mencari solusi agar kasus serupa tak terulang. "Tak ada jaminan orang-orang yang sudah mendapat pengampunan tidak akan terlibat lagi dalam gerakan makar. Hal itu terjadi setelah tahu akar masalah yang bisa ditemukan melalui dialog yang melibatkan semua pihak yang berseberangan," ujar Neles.

Dialog Jakarta-Papua, menurut Neles, tidak melulu hanya berbicara tentang kedaulatan, tetapi juga ada masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang juga berperan dalam kekerasan yang sering terjadi di Papua.