Kapolda Juga Bantah Ada Perbudakan ABK Thailand di Aru

Pernyataan ini disampaikan Kapolda usai menggelar pertemuan tertutup dengan delegasi Pemerintah Thailand yang dipimpin Kepala Kedutaan Besar Thailand untuk Indonesia Paskorn Siriyaphan dan Wakil Kepala Polisi Thailand, Letnan Jenderal Siridchai Anakeveing di Kantor Polda Maluku, Senin (30/3/2015).

“Tidak benar ada praktik perbudakan warga Thailand di Aru, siapa yang bilang begitu?” kata Kapolda.

Pernyataan ini senada dengan bantahan Kepala Polres Kepulauan Aru, AKBP AKBP Harold Hu-wae. Dia juga menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar. “Itu informasi bohong. Tidak ada perbudakan ABK Thailand di Benjina,” kata Harold saat dihubungi siang tadi.

Harold mengungkapkan, Menteri Perikanan dan Kelautan telah memberlakukan moratorium untuk semua kapal asing. Jadi, menurut dia, infomasi adanya perbudakan ABK asing patut dipertanyakan.

Lebih lanjut, terkait isu itu, Murad mengungkapkan, setelah ramai diberitakan polisi lalu memerintahkan Polres Kepulauan Aru untuk mengecek langsung informasi tersebut. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya praktik perbudakan di Benjina, seperti yang diinformasikan.

“Karena sudah rame saya memerintahkan Polres Aru untuk mengecek ke Benjina hasilnya tidak ada perbudaan di sana,” ujar dia.

Meski demikian, Kapolda mengaku ada sejumlah ABK warga Negara Thailand yang sempat menjalani penahanan di Benjina. Warga Negara Thailand yang ditahan umumnya karena mabuk mabukan dan terlibat perkelahian antarsesama ABK.

Mereka juga terlibat kejahatan lainnya sehingga dilaporkan oleh kapten kapal (Taikong). “Mereka ditahan karena terlibat perkelahian dan tindak kejahatan, itu pun yang melaporkan taikong atau kapten kapalnya sendiri. Kalau ABK lainnya santai-santai saja tuh,” ungkap Kapolda (Baca: Ada Kabar Perbudakan ABK, Delegasi Thailand Temui Kapolda Maluku)