Maret, Karyawan Hotel di Bogor Terancam PHK Massal

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor Agus Chandra menuntut pemerintah pusat untuk segera mencabut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan atau Rapat di luar kantor. Agus menjelaskan, akibat adanya aturan yang melarang PNS mengadakan meeting dan pelatihan di hotel dan restoran, usaha perhotelan bisa terancam bangkrut.

"Kami meminta surat tersebut dicabut karena 50 hingga 70 persen penghasilan hotel berkurang akibat aturan tersebut. Jika ini dibiarkan, diperkirakan, akan ada PHK besar-besaran pada akhir Maret mendatang," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menjelaskan, pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Menurut Ade, pemerintah pusat seharusnya bisa mengkaji ulang soal aturan tersebut.

"Saya akui, dengan adanya aturan itu, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor juga ikut menurun. Padahal, sektor pariwisata di Kabupaten Bogor merupakan penyumbang PAD yang cukup besar," kata Ade.

Dalam aksi demo itu, sejumlah aparat kepolisian terlihat berjaga-jaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Massa membawa keranda mayat sebagai simbol atas penolakan kebijakan tersebut.