Walhi Sultra Kritik Satu Kementerian yang Dibikin Jokowi

“Penggabungan dua kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sebenarnya patut kita pertanyakan, sebab dua kementerian ini masing-masing punya kerjaan yang sangat substansi untuk bangsa dan negara," jelas Kisran ditemui seusai menjadi pembicara di lokarya "Wartawan Meliput Perubahan Iklim" yang digelar Lembaga Pers Dr Soetomo di Kendari, Rabu (29/10/2014).

"Lingkungan hidup itu bagaimana memastikan lingkungan itu bisa lebih lestari dan bagus, tetapi pada saat yang sama di kehutanan kan juga acap kali kita lihat tidak pernah luput dengan izin-izin IPKTM maupun izin penurunan status kawasan hutan,” lanjut dia.

Justru dengan penggabungan dua kementerian itu, menurut Kisran, akan mempercepat kerusakan lingkungan. Pandangan itu didasari oleh studi kasus yang selama ini diamati oleh Walhi.

“Sedangkan saat terpisah, kementerian lingkungan masih marjinal apalagi sudah bergabung. Di kehutanan itu menteri yang seksi menjadi buruan para pemodal. Karena berburunya masalah potensi alih fungsi hutan maupun isi hutan itu sendiri, kita tidak bisa berharap banyak dengan menteri yang baru, karena kita duga juga dekat pemodal,” ungkapnya.

Untuk itu, Walhi Sultra tidak bisa berharap banyak dengan penggabungan dua kementerian itu. Terutama untuk posisi masyarakat adat dalam memperjuangan tanah ulayat atau upaya masyarakat sipil yang saat ini tengah memperjuangankan masalah kehutanan dan lingkungan.

“Tidak bisa diselesaikan secara bersamaan, untuk mengakronimkan saja dua kementerian ini juga masih sulit. Bisa jadi Kemelut atau Kemenhut kalau disingkat, tapi cocoknya Kemelut,” ujar Kisran.

Dijelaskan Kisran, Walhi lebih setuju penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Tata Ruang. Karena selain dua aspek itu lebih pas untuk digabungkan, juga seirama dengan program tata ruang yang sudah digagas pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kami di Walhi melihat dua sektor yang digabung sangat kontradiksi, sebab di satu sisi bagaimana memastikan lingkungan tetap terjaga, dan di sisi lain, izin-izin penurunan status kawasan hutan semakin bertambah,” tukasnya.