Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Juta Warga Miskin, Tunggakan Mensos yang Harus Diselesaikan Jokowi

Kompas.com - 14/10/2014, 15:41 WIB
Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Masa kekuasaan kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera berakhir. Namun demikian, selama sepuluh tahun ke belakang, masih banyak kementerian yang masih memiliki tunggakan tugas.

Tunggakan-tunggakan tersebut dipastikan harus diselesaikan oleh kabinet pemerintahan Presiden RI terpilih Joko Widodo. Salah satu kementerian yang masih memiliki tunggakan adalah Kementerian Sosial. Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, mengatakan, kemiskinan masih menjadi masalah utama yang hingga kini belum terselesaikan.

"Yang sangat miskin dan miskin itu sekitar 11 persen (dari jumlah penduduk Indonesia). Artinya mendekati 30 juta penduduk, itu rumah tangga sangat miskin dan miskin," kata Salim saat ditemui seusai wisuda STKS di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (14/10/2014).

Meski diklaim berkurang dalam kepemimpinannya sebagai menteri sosial, persoalan anak telantar juga dikatakan Salim sebagai salah satu masalah yang harus diprioritaskan penyelesaiannya.

"Penyandang masalah lain seperti anak telantar memang jumlahnya menurun dari 5,4 juta (anak) ketika saya bergabung sekarang tinggal 4,1 juta anak. (Masalahnya) macam-macam, ada anak jalanan dan berhadapan dengan hukum," tuturnya.

Lebih lanjut Salim menambahkan, masalah lainnya adalah orang lanjut usia (lansia). Menurut dia, sekitar 2,9 juta orang lansia ditelantarkan. Sementara lansia yang potensial hanya sekitar 58 persen.

"Populasi lansia kita terbesar nomor empat di dunia, ini perlu ditangani," bebernya.

Kemudian, lanjut Salim, pemerintah selanjutnya juga perlu memperhatikan korban bencana alam, bencana sosial serta komunitas adat di pelosok daerah terpencil. Selain itu, Salim berharap di kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah menjadi prioritas nasional, tidak terlalu banyak diubah.

"Ini cukup banyak sekali. Kita berharap pemerintah selanjutnya yang sudah prioritas nasional, tolong jangan diubah kebijakannya. Sebab kita nanti mundur ke belakang lagi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com