Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kakak dan Adik Resmi Memimpin Pemerintahan di Pamekasan

Kompas.com - 10/10/2014, 22:36 WIB
PAMEKASAN, KOMPAS.com - Kakak-adik, yakni Achmad Syafii dan Halili resmi memimpin pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, setelah adiknya, Halili dilantik sebagai ketua definitif DPRD Pamekasan periode 2014-2019.

Pelantikan ketua definitif DPRD Pamekasan Halili yang juga merupakan adik kandung Bupati Pamekasan, Achmad Syafii ini digelar dalam rapat paripurna DPRD di aula gedung DPRD Pamekasan, Jumat (10/10/2014).

"Saya ini menjadi ketua DPRD Pamekasan atas keinginan partai," kata Halili seusai acara pelantikan.

Jabatan Halili sebagai ketua DPRD Pamekasan kali ini merupakan periode kedua. Sebelumnya, ia juga menjabat ketua DPRD Pamekasan menggantikan ketua DPRD sebelumnya, Kholil Asy'ari yang mengundurkan diri karena menjadi wakil bupati mendampingi Achmad Syafii.

Halili lalu ditunjuk PPP sebagai kompensasi atas jasa politik Achmad Syafii kepada PPP yang menarik Kholil Asy'ari sebagai wakilnya.

Kali ini, Halili kembali ditunjuk PPP sebagai ketua DPRD Pamekasan berdasarkan kesepakatan majelis kiai PPP Pamekasan untuk memperkuat kepemimpinan Syafii selama menjabat Bupati Pamekasan.

Halili mengatakan, meski dirinya merupakan saudara kandung Bupati Achmad Syafii, namun ia akan tetap bersikap objektif. Jika ada kebijakan yang menyimpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Halili menegaskan, dirinya tetap akan menyampaikan kritik.

"Tidak mungkin kami akan membiarkan saudara saya terjerumus dalam jerat hukum," ucap Halili.

Sebagian anggota DPRD Pamekasan tidak yakin pola kerja Halili akan maksimal, sebab bagaimanapun ia merupakan saudaranya.

"Orang Madura itu kan memiliki prinsip, sejelek-jeleknya saudara tetap saudara," ujar anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, Munaji.

Munaji mengemukakan, sebenarnya anggota DPRD Pamekasan menerima Halili sebagai ketua karena terpaksa, karena sudah berdasar ketentuan, yakni jatah partai politik pemenang pemilu.

Andai penentuan ketua berdasarkan pemilihan semua anggota DPRD, menurut dia justru akan lebih baik.

"Saya tidak yakin pola pengawasan akan sesehat apabila dipegang oleh orang selain familinya bupati," tukasnya.

Kekhawatiran akan lemahnya pengawasan dari lembaga legislatif saat pimpinan lembaga itu dipegang oleh saudaranya, juga disampaikan oleh akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Ali Humaidi.

Ali mengatakan, ikatan saudara akan berpengaruh kuat terhadap daya kritis, meski yang bersangkutan akan berupaya memaksimal menjaga netralitasnya.

"Idealnya memang diserahkan kepada orang lain, bukan saudaranya sendiri. Tapi kalau memang seperti itu, keputusan politik partainya, ya tentu siapapun tidak akan bisa berbuat banyak," kata Humaidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com