AJI Kecam Rencana Pemprov Jateng Kirim Wartawan ke Jerman

SEMARANG, KOMPAS.com — Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan sejumlah wartawan ke Jerman ditentang keras oleh pengurus Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai, rencana Pemprov Jateng itu tidak mendidik wartawan, apalagi diberangkatkan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ketua AJI Semarang Mohammad Rofiudin mengatakan, kebijakan memberangkatkan sejumlah wartawan menggunakan dana APBD sarat dengan konflik kepentingan. Dia mengatakan, pekerjaan kewartawanan berkaitan dengan kepentingan publik sehingga dituntut untuk mampu menjaga independensi.

"Dalam pasal 6 kode etik jurnalistik dijelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Kami menafsirkan, penyalahgunaan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Sementara itu, suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Sudah seharusnya Pemprov Jateng ikut mendukung penegakan kode etik jurnalistik ini," kata Rofi', Rabu (8/10/2014).

Selain itu, rencana pemberangkatan yang diinisiasi oleh Gubernur Ganjar Pranowo tersebut tidak sejalan dengan program pro-kerakyatan yang menjadi janji kampanye Ganjar-Heru dalam Pilkada 2013. Rofi’ memandang, besaran dana untuk pemberangkatan wartawan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, kesehatan, dan pengangguran.

Pihaknya menyarankan kepada Pemprov Jateng, jika berkeinginan untuk memperbaiki dunia pers di Jawa Tengah, maka usaha itu harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi ketenagakerjaan. Pasalnya, masih banyak wartawan di sejumlah daerah di Jateng masih menerima upah dengan jumlah yang belum layak atau masih di bawah upah minimum kabupaten/kota.

"Jika memang Pemprov Jateng berkomitmen mendidik wartawan agar mencegah konflik kepentingan, kami sarankan agar bantuan dana bisa dihibahkan ke pihak ketiga untuk mengelola, misalnya Dewan Pers atau kampus yang konsen meningkatkan profesionalisme jurnalis dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran," paparnya.

Jadwal pemberangkatan ke Jerman sendiri direncanakan pada bulan November 2014. Beberapa perwakilan media lokal di Semarang diundang untuk dikirim ke Jerman. Namun, rencana ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pers di Jateng.

AJI sendiri, kata Rofi’, akan mendukung program kerakyatan dari Ganjar-Heru, yang berpihak kepada publik. Namun, Aji sangat mengecam kebijakan pengiriman wartawan tersebut.

"Kebijakan ke Jerman dari APBD secara tegas kami tolak. Efektivitas dan efisiensi kunjungan wartawan ke Jerman patut dipertanyakan, mengingat perbedaan kultur jurnalis di Jawa Tengah dan masyarakat Jerman," pungkasnya.