Pendemo: MP3EI, "Master Plan" Percepat Penghancuran Indonesia

Tidak hanya itu, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tolak Perampasan Tanah ini menyebut proyek-proyek MP3EI merupakan proyek penghancuran lahan di Kaltim, terutama lahan pertanian. Pasalnya, dalam pross pengembangan itu, banyak petani yang akan kehilangan lahan akibat pembukaan lahan menjadi tambang hingga perkebunan sawit yang merupakan bagian dari MP3EI.

“Aksi ini merupakan penolakan tegas warga Samarinda, dari warga Kaltim, terhadap bentuk kebijakan pemerintah kepada petani. Salah satu yang paling menonjol adalah kebijakan MP3EI yang menurut kami tidak lebih dari master plan percepatan perluasan penghancuran Indonesia,” kata Merah Johansyah, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Rabu (24/9/2014).

Dijelaskan Merah, uang sebesar Rp 600 triliun yang diputar di proyek MP3EI ini sesungguhnya membuka peluang yang sangat besar bagi kepentingan asing. Proyek infrastruktur dalam master plan ini hanyalah upaya pemerintah untuk mempercepat pengerukan sumber daya alam di Kaltim. Dia mencontohkan, pembangunan dua koridor rel kereta api batu bara di Kutai Timur dan Kutai Barat didukung oleh Saudi Arabia dan Rusia.

“Contohnya rel kereta api, padahal rel kereta api ini tidak ada hubungannya dengan hajat hidup orang banyak di Kaltim. Rel kereta api ini sejatinya hanya untuk mempercepat pengerukan sumber daya alam dari kawasan pedalaman ke pesisir Kaltim,” jelasnya.

Meski demikian, Merah tak menampik jika ada proyek MP3EI dalam skala besar yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara. Hanya saja, menurut dia, pemerintah disebut abai terhadap kepentingan masyarakat.

“Pemerintah lebih mengedepankan proyek tersebut, namun mengabaikan dampak lingkungan. Contoh lain di dalam MP3EI adalah pembangunan perkebunan dan industri pertanian dalam skala besar. Food Estate. Padahal bagi petani ini hanya pemburuhan massal. Petani hanya akan jadi pekerja buruhnya, tapi investasi dikuasai asing, dikuasai oleh oligarki tertentu di republik ini,” tandasnya.

Dari catatan Jatam Kaltim, 12.000 hektar per tahun konversi alih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi pertambangan. Selain itu, banyak kawasan pertanian yang dicaplok oleh kegiatan tambang.

Tahun 2014, menurut Merah, luas kegiatan tambang adalah sebesar 7,2 juta hektar atau dua kali luas provinsi Kalimantan Selatan. Dan sektor pertambangan ini menjadi primadona dalam proyek MP3EI. Untuk itu, aliansi ini kemudian meminta kepada pemerintah yang baru ini untuk membatalkan proyek-proyek MP3EI di Kaltim karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

“Kami tidak sudi, karena ada wacana sekarang, pemerintah provinsi ingin menggunakan APBD untuk melanjutkan proyek-proyek ini. Mereka terlalu abai pada dampak kehidupan pertanian dan lingkungan,” ketusnya.

Di tempat yang sama, Akmal, seorang petani dari Kelompok Tani Rimba Raya Kutai Kartanegara, mengaku menjadi korban lahan yang tergerus tambang. Mereka bahkan tak memperoleh ganti rugi, termasuk ganti rugi lahan.

“Pada tahun 2005, lahan kami direbut oleh perusahaan tambang PT Binamitra Sumber Arta. Hingga hari ini belum ada kejelasan, dan tidak ada uang ganti rugi,” ungkapnya.

Menurut Akmal, proses hukum atas penyerobotan itu sudah dilakukan melalui jalur perdata di Pengadilan Negeri Tenggarong. Dari hasil persidangan, kata dia, terbukti jika perusahaan itu menggunakan surat palsu untuk melakukan penambangan.

“Di PN, perusahaan itu sudah terbukti melakukan kesalahan. Aksi kami ini merupakan bentuk protes dan untuk mengangkat kembali kasus ini agar petani yang menjadi korban tidak kehilangan lahan pertaniannya,” sebutnya.

Pantauan di lokasi aksi, para aktivis dan petani membuat replika boneka berwajah foto Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Boneka ini kemudian disemprot dengan menggunakan alat pembasmi hama. Para pengunjuk rasa juga membuat grafiti di atas papan kayu lapis. Grafiti ini menggambarkan kesulitan petani untuk mendapat hak atas lahan pertanian mereka.

Aksi berjalan dengan tertib dan damai. Puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP bersiaga di depan pintu gerbang kantor Gubernur Kaltim. Aliansi ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi non-pemerintah hingga mahasiswa. Adapula beberapa kelompok tani yang ikut aksi.