Ditanya Kompas.com, seusai peletakan batu pertama pembangunan Pura Majapahit atau Candi Jejawar, di Desa Mulyosari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Selasa (9/9/2014) Renda berpendapat jika bupati dipilih DPRD, maka akan jauh dengan rakyat.
"Soal pemilihan kepala daerah itu dipilih dewan, banyak hal yang harus diperbaiki. Bisa jadi, (kepal daerah) tak lagi dekat dengan rakyat karena sudah tak dipilih rakyat," kata Ketua DPD Golkar Malang ini.
Jika UU Pilkada itu diubah, jelas Rendra, secara otomatis UU Otonomi Daerah pun harus direvisi.
"Banyak hal yang harus diubah. Namun, saya selaku bupati akan mengikuti apa yang diperintahkan pemerintah pusat," katanya.
Namun demikian, kata Rendra, sebagai ketua DPD Partai Golkar, ia juga harus mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya ikut apa keputusan partai saja," katanya singkat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.