Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video YouTube Staf Disdukcapil "Palak" CPNS Dilaporkan ke Polisi

Kompas.com - 05/09/2014, 15:49 WIB
Kontributor Bengkulu, Firmansyah

Penulis

BENGKULU, KOMPAS.com - Kasus dugaan pungutan liar staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bengkulu yang beredar di YouTube, berujung di kepolisian.

Aktivis dari Pusat Kajian Anti Korupsi melaporkan staf yang terrekam dalam video YouTube berjudul "Memalukan, Abdi Negara Berintegritas Rendah", ke Polres Bengkulu, Jumat (5/9/2014).

"Saya telah laporkan dugaan pungutan liar ini ke Polres Bengkulu. Ini saya baru saja pulang dari Polres," kata Melyan Sori, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Jumat.

Melyan Sori menduga, pungutan tersebut berdasarkan perintah atasan, bukan inisiatif dari staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Staf diduga diinstruksikan atasannya untuk meminta uang kepada peserta tes CPNS yang mengurus legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Saya juga tahu kepala dinasnya baru Senin lalu bertugas, baru dimutasi, jadi kemungkinan bukan kadis baru yang melakukannya, bisa jadi ada pihak lain. Kita ingin staf tersebut mengaku di hadapan penyidik kepolisian," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bengkulu, Drs Sudarto Widyo Seputro saat dihubungi mengakui bahwa staf tersebut sudah ia pindahkan ke bagian lain.

"Dia sudah saya pindahkan ke bagian lain. Saat ini kami sedang melakukan investigasi siapa yang memerintahkan dia melakukan hal tersebut karena tak ada perintah baik dari kepala dinas yang lama maupun saya. Saya kan baru Senin lalu dimutasi ke Dukcapil sebelumnya Dinas Sosial," jelas Sudarto.

Sudarto juga mengakui tindakan yang dilakukan staf honorernya itu merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. "Dia statusnya honorer bukan PNS," jelasnya.

Sebelumnya, Masyarakat Bengkulu sejak Kamis (4/9/2014) kemarin dikejutkan dengan beredarnya rekaman video dugaan pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. Rekaman tersebut diunggah di situs Youtube oleh Melyansori, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu dengan judul "Memalukan, Abdi Negara Berintegritas Rendah".

Dalam rekaman berdurasi 1:42 menit itu terlihat ramai masyarakat yang umumnya sedang mengurus legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna keperluan persyaratan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com