Ridwan Kamil Didemo Orangtua Terkait Penerimaan Siswa Baru

Salah satu orangtua siswa, Dini (40), asal Elang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, heran karena anaknya tak bisa diterima di SMP Negeri 32 dan SMP Negeri 23 Bandung yang berlokasi di Ciroyom. Padahal, sesuai dengan peraturan baru, sekolah tersebut masih dalam satu rayon yang dekat dengan tempat tinggalnya.

"Memang NEM anak saya di bawah passing grade, tapi kan Pak Wali Kota menginstruksikannya dalam satu wilayah," kata Dini saat di Auditorium Rosada, Balaikota Bandung, Jumat siang.

Jika memang instruksi Wali Kota diutamakan yang berada dalam satu wilayah (2 kilometer), lanjutnya, seharusnya NEM tidak harus jadi masalah.

"Katanya yang satu wilayah diutamakan, ternyata tetap mengacu ke NEM. Jadi, buat apa seperti itu," ujarnya.

Selain masalah kebijakan wilayah, mereka juga menuntut Pemkot Bandung membuka kembali pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah yang kuotanya masih kosong meski berada di luar rayon.

"Masa anak-anak harus putus sekolah? Kami sudah datangi dinas, katanya harus ada rekomendasi Wali Kota," kata orangtua siswa lainnya, Cucu Yuningsih.

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan, semua keluhan sementara ini akan ditampung terlebih dahulu di tim pengaduan. Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, keluhan tersebut tidak mewakili mayoritas. Pasalnya, 30.000 orangtua murid lainnya yang mengikuti peraturan tersebut tidak bemasalah.

"Jumlah pengaduan ini di bawah 400, jadi sebenarnya di bawah 3 persen. Dari sisi sistem, ada 30.000 orang tidak bermasalah ikut jalur ini bahkan masukan dan terima kasih banyak sekali, salah satunya karena penitipan tidak terjadi," tambah dia.

Menanggapi permintaan pembukaan kuota sekolah yang masih ada, Emil menolak untuk membuka kembali. Sebab, hal tersebut akan menyinggung perasaan orangtua siswa yang ditolak pertama kali.

"Jadi, tim pengaduan ini akan bekerja khusus membahas yang di bawah 3 persen tadi agar ada jawaban dan solusi. Tapi, kalau yang prinsip tidak dapat dipenuhi, sedangkan yang nonprinsip, seperti karena kesalahan administasi, kita lihat kasus per kasus, termasuk urusan kuota-kuota yang belum terpenuhi," ucapnya.