Silpa Tinggi, Bupati Nunukan Terancam "Impeachment"

Anggota Badan Anggaran DPRD Nunukan, Andi Lukman, mengatakan, pemerintah daerah seharusnya serius menyelesaikan kegiatan pada akhir tahun.

"Jangan sampai menjadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran, red) yang lebih besar lagi. Rp 868 miliar silpa tahun lalu, jangan sampai menjadi Rp 2 miliar di akhir tahun 2014. Pemerintah jangan terlalu banyak birokratis, tetap berada di koridor hukum agar serapan APBD itu bisa di atas 75 persen. Hari ini baru sampai 45 persen, dikurangi 15 persen gaji pegawai kita. Jadi, baru 35 persen serapan APBD," jelas Andi Lukman, Selasa (29/10/2013).

Ketidakseriusan pemerintah daerah, kata Andi, juga terlihat saat pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD. Pemerintah hanya diwakili staf-stafnya.

"Ini yang hadir tadi cuma Keuangan. Ketua TAPD tidak ada. (Kepala) PU tidak ada, yang hadir hanya Kabid (kepala bidang). Kabid kan tidak bisa melampaui kepala dinas. Sebab, PU ini di atas rata-ratalah anggaran. Belum ada kejelasan dari pemerintah daerah. Ini mau kita clear-kan dengan pemerintah daerah," tandas Andi Lukman.

Andi Lukman menilai, lambannya serapan APBD tahun 2013 disebabkan birokrasi yang terlalu berbelit. Menurutnya, kegiatan fisik yang sudah selesai pada bulan ke-4 belum dibayar sampai bulan ke-10. Hal itu karena pembayarannya sangat birokratis.

"Kepala dinas, sekretaris dinas, jadi terlalu banyak memakan waktu. Belum lagi ada tim THO. Tim ini dibentuk bupati untuk meninjau lagi kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan," kata Andi Lukman.

Dalam rapat pembahasan APBD Perubahan yang direncanakan hari ini, DPRD Nunukan akan meminta komitmen agar semua pekerjaan di APBD-P bisa terserap di atas 80 persen. "Kemarin hasil evaluasi (APBD-P) dari Gubernur Kaltim dan Kaltara datang, kita rapat gabungan komisi, kita usahakan paripurnakan penetapan pengesahan APBD hari ini," katanya.

Andi menyatakan, pihaknya juga meminta komitmen pemerintah agar semua APBD bisa terserap di atas 80 sampai 90 persen. "Kalau tidak bisa, ini kan warning. Kalau tinggal dua bulan ini daya serap APBD masih di bawah 50 persen, bisa di-impeachment itu," ancamnya.