Menurut Petrus, secara hukum Jaksa Agung, dan KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum sehari-hari, diawasi oleh DPR-RI, karena itu DPR-RI terutama pimpinannya harus steril dari perilaku KKN, apalagi berstatus tersangka atau terdakwa