Menutur catatannya, jika Risma bisa terpilih secara aklamasi, anggaran negara untuk Pilwali Surabaya bisa dihemat sekitar Rp 71 miliar.
Wakil wali kota Surabaya ini menuturkan, saat ini sudah bukan waktunya menunjuk "calon boneka" hanya untuk memenangkan salah satu calon pasangan.
"Seiring berkembangnya dinamika politik, negara harus bisa mewadahi kondisi politik seperti ini dan harus membuat aturan baru," tambahnya.
Pihaknya juga sadar bahwa dalam aturan perundangan KPU, untuk bisa digelar Pilkada harus minimal ada dua pasangan calon. Namun, lanjutnya, PDI-P juga menilai bahwa Demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat adalah aturan yang lebih tinggi dalam undang-undang.
Wisnu mengaku sudah bertemu pimpinan partai politik di Surabaya untuk membahas wacana tersebut.
"Sekali lagi, ini hanya wacana, dan PDI-P selaku partai pengusung berkepentingan memenangkan Risma secara politik sekaligus sebagai upaya menyelamatkan anggaran negara," ungkapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.