1.500 Pekerja di Tambang Freeport Demo Soal UU Minerba

Unjuk rasa digelar di halaman Kantor DPRD Mimika, Senin (6/1/2014) pagi. 1500-an pekerja, perwakilan dari 26 Pengurus Unit Kerja (PUK) mulai berkumpul di Sekretariat DPC SPSI Mimika, dan pukul 09.00 WIT melakukan longmarch ke Kantor DPRD Mimika.

Dalam longmarch ini, pengunjuk rasa mengusung sebuah keranda dan membentangkan sejumlah spanduk serta pamflet yang berisi kecaman terhadap penerapan UU Minerba yang berakibat pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja.

Dalam orasinya, Ketua DPC SP-KEP SPSI Kabupaten Mimika, Virgo Solossa mendesak agar DPRD Mimika memberikan rekomendasi mendesak Pemerintah Pusat menunda penerapan UU Minerba.

Menurut Virgo, mereka tidak menolak keberadaan UU Minerba tersebut, namun jika langsung diterapkan akan berdampak PHK massal terhadap 15.000 hingga 21.000 pekerja dari total 31.000 orang pekerja di areal pertambangan PT Freeport Indonesia.

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika beserta DPRD Mimika untuk bersama-sama meminta kepada Pemerintah Pusat agar menunda pelaksanaan UU Minerba, karena PAD Mimika terbesar berasal dari sektor pertambangan.

Wakil Ketua DPRD Mimika, Karel Gwijangge kepada pengunjuk rasa mengatakan aksi penolakan terhadap UU Minerba adalah kali kedua dilakukan di DPRD Mimika.

Sebelumnya, para pekerja Papua Freeport bersama masyarakat pemilik ulayat yang mengatasnamakan Papuan Brotherhood sudah lebih dulu menyampaikan aspirasi yang sama.

Karel mengaku sudah melayangkan surat ke Presiden Republik Indonesia untuk mempertimbangkan penerapan UU Minerba. Karel kemudian mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk bertemu dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang sidang DPRD Mimika.

Hingga berita ini diturunkan, masih berlangsung pertemuan di ruang sidang DPRD Mimika. Sementara 1000-an pengunjuk rasa masih bertahan di halaman kantor DPRD Mimika. Aksi yang dilaksanakan para pekerja siang tadi, mendapat penjagaan puluhan anggota Dalmas Polres Mimika, yang dipimpin Kabag OPS Polres Mimika, Kompol Arnolis Korowa.