Usul Politik Afirmasi kepada Perempuan Berlaku dalam Pilkada

Situasi tak jauh beda di daerah lain

Fenomena perempuan harus menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan laki-laki ketika maju dalam Pilkada terjadi juga di daerah lain. Di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa (DIY) misalnya. 

Endah Subekti Kuntaraningsih mengaku kehidupan pribadinya sebagai perempuan justru lebih banyak disorot publik daripada kompetensi, program, maupun kapasitasnya dalam memimpin ketika maju ke Pilkada Gunungkidul 2015. Ia pun mengalami kekalahan dalam pesta demokrasi tersebut.

"’Jangan pilih janda, jangan pilih perempuan. Perempuan itu konco wingking, kita tidak boleh dipimpin perempuan, imam itu harus laki-laki’. (Kata-kata) Itu keluar. Kedua, ’jangan pilih dia karena kafir, enggak berjilbab’,” ungkap Endah, menceritakan pengalamannya dicerca saat maju Pilkada, Jumat (10/5/2024). 

Perempuan yang kini menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Gunungkidul dan Ketua DPRD Gunungkidul periode 2019-2024 itu pun meyakini kata-kata miring bakal sampai ke telinganya lagi jelang Pilkada 2024 ini.

Ia diketahui telah memutuskan akan ikut berkontestasi dalam Pilkada tahun ini.

"Kalau pas tidak punya agenda politik, anehnya tidak ada isu kayak gitu. Tetapi sebentar lagi (saat Pilkada) dipastikan ada. Siapa sih yang mau jadi janda? Tetapi, apakah saya takut? Tidak. Perempuan harus kuat, harus mampu berdansa dengan kesulitan,” tegas dia.

Endah bercerita, dirinya juga sempat mendapatkan pertanyaan miring mengenai asal uang yang digunakannya untuk maju Pilkada 2015.

Sebagai perempuan, dia diragukan bisa memiliki dana cukup untuk terlibat dalam kontestasi Pilkada.

“Biasanya orang berpikir, bahwa orang pinter nyari duit itu cuma laki-laki. Sementera, perempuan adalah ibu rumah tangga. Jika bukan perempuan ’penunggang kuda’ (punya karier atau penghasilan), dianggap enggak bisa nyalon Pilkada. Saya sendiri single, janda, suami meninggal. Jadi tidak ada pertanggungjawaban kepada suami,” ujarnya.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menyesalkan setelah era reformasi, ruang artikulasi emansipasi perempuan memang tumbuh, tapi urusan politik mengalami pelambatan. 

“Urusan Pilkada mengalami pelambatan karena proses regenerasi politik di partai berjalan lambat. Kelambatan ini sebetulnya ya karena sisa-sisa patriarki. Di samping itu, jebakan politik uang itu telah membuat politik perempuan tidak berdaya. Akibatnya adalah, lambat sekali," terangnya.

Arie optimistis, hal-hal tersebut bisa dihilangkan, tetapi memang membutuhkan proses yang tidak instan. Selain itu, cara yang bisa dilakukan untuk menghapus stigma adalah dengan prestasi. 

Baca juga: Blusukan ke Pasar Gede, Mangkunegara X Tegaskan Tak Terkait Pilkada Solo

“Perempuan mesti membuktikan ketika berkuasa, harus membuat terobosan. Dengan begitu, stigma negatif terhadap perempuan lama-lama akan hilang. Membangun paradigma masyarakat mengenai emansipasi politik perempuan itu peluangnya sangat terbuka. Nah, yang ingin saya tekankan, bersihkan Pilkada dari stigmatisas. Hal tersebut harus dibuktikan dengan perempuan bisa tampil. Selain itu, bersihkan kecenderungan praktik politik kotor yang hanya membeli posisi pakai duit,” ujar dia.

Pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, mengatakan, jarak yang berdekatan antara Pilpres dan Pilkada telah membuat partai politik cenderung tak mempunyai cukup waktu untuk memilih kader terbaiknya sebagai bakal calon bupati maupun bakal calon bupati.

“Tidak ada waktu bagi partai politik untuk membuat eksperimen terhadap pencalonan atau bikin ide aneh-aneh lain. Itu sudah tidak ada,” kata dia.

Situasi itu pun dianggap dapat semakin mempersempit peluang perempuan untuk bisa berlaga di Pilkada. 

“Partai cenderung lebih memilih dan menampilkan calon yang dikenal warga. Misalnya artis, atau nama lainnya yang sudah dikenal khalayak,” terang Mada.

Tulisan ini merupakan bagian kedua hasil peliputan antara Kompas.com bersama Konde.co, Harian Fajar, IDN Times, dan Tirto.id dalam Proyek Peliputan ”Perempuan dan Pilkada”.